batampos.co.id – Masyarakat Provinsi Kepri tengah dibimbangkan dengan berkurangnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Premium. Karena dengan pembatasan tersebut menyebabkan bertambahnya biaya pengeluaran. Masyarakat juga kecewa dengan lambatnya respon Gubernur untuk menyikapi persoalan yang terjadi.

“Persoalan ini harus segera direspon oleh Pemerintah Daerah. Yakni dengan menyampaikan keberatan kepada Pemerintah Pusat,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (22/5) di Tanjungpinang.

Menurut legislator Dapil Karimun tersebut, sekarang ini bukan saat yang tepat untuk membuat kebijakan pembatasan premium. Apalagi menghadapi bulan puasa dan lebaran. Masih kata Iskandarsyah, persoalan ini juga akan menyebabkan tinggi angka inflasi Kepri kedepan.

Ditanya apakah ini adalah upaya paksa Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor (PBBKB) di Provinsi Kepri. Menyikapi hal itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai meskipun kebijakan sekarang ini memberikan imbas bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri melalui sektor PBBKB, tetap tidak bisa membuat keuangan daerah menjadi mandiri.

“Kalau kita melihat tidak ada upaya Pemda untuk membebani masyarakat dengan pajak yang tinggi. Karena penerapan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat,” paparnya.

Pria yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua III DPRD Kepri priode 2009-2014 tersebut menegaskan, Pemda harus memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu membangun infrastruktur seperti jalan. Sehingga manfaat pajak benar-benar dikembalikan kepada masyarakat.

“Pajak yang dikumpulkan adalah untuk pembangunan. Jadi Pemda harus menyediakan infrastruktur bagi kebutuhan masyarakat. Sehingga ada timbal baliknya,” tutup Iskandarsyah.

Terpisah, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan menyikapi persoalan yang terjadi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati dan Walikota. Ditegaskan Nurdin, dirinya sudah meminta Dinas Perdagangan dan Industri (Disprindag) Provinsi Kepri untuk mencari penyebab terjadinya kelangkaan premium sekarang ini.

“Kita selalu memberikan respon, bahkan Walikota juga sudah turun ke lapangan,” ujar Gubernur menjawab pertanyaan media di Hotel CK, Tanjungpinang, kemarin.

Disinggung tingginya penerapan pajak PBBKB di Provinsi Kepri, Nurdin mengatakan selama ini tidak ada protes terkait penerapakan kebijakan tentang pajak di Kepri. Menurut Nurdin, pajak yang dibayarkan masyarakat dikembalikan ke masyarakat melalui berbagai pembangunan infrasrtuktur. Seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya.

“Pajak yang kita pungut juga mengikuti aturan Pemerintah Pusat. Sehingga kita daerah menyesuaikan saja,” papar Nurdin. (jpg)

 

 

Respon Anda?

komentar