Selasa, 19 Maret 2024

SKK Migas Dorong Pemprov Kelola PI

Berita Terkait

batampos.co.id – Angan-angan Pemerintah Provinsi Kepri untuk terlibat langsung dalam pengelolaan minyak dan gas (Migas) di wilayah Provinsi Kepri  mendapatkan dukungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Yakni dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) untuk pengelolaan Participating Interest (PI) 10 di  Blok Northwest Natuna.
“SKK Migas sudah mengeluarkan SK pada 10 Mei lalu. Poin pentingnya adalah SKK Migas mendorong Pemprov Kepri untuk terlibat dalam pengelolaan PI di  Blok Northwest Natuna,” ujar Direktur PT. Pembangunan Kepri (PK), Rudianto Ruben di Masjid Raya Dompak, Tanjungpinang, kemarin.
Menurut Ruben, keputusan terakhir tergantung dari keberanian Gubernur. Dijelaskannya, meskipun SKK Migas sudah mengeluarkan SK, tanpa ada persetujuan Gubernur tentunya juga tidak bisa terlaksana. Disebutkan Ruben,  Blok Northwest Natuna akan berproduksi pada semester kedua tahun 2018 mendatang. Dikatakannya untuk mendukung ini, pihaknya sudah membentuk anak perusahaan yang bergerak dibidang hulu minyak dan gas.
Lebih lanjut katanya, anak perusahaan tersebut  adalah PT Pembangunan Kepri Northwest Natuna. Hanya saja memang butuh penyertaan modal lagi sebesar Rp30 miliar. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk membuka kantor penghubung di Jakarta, karena perusahaan gas basecampnya di Jakarta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10 miliar signature bonus Pemerintah Pusat.
“Kami juga sudah merampungkan pengurusan 160 perizinan terkait hulu minyak dan gas. Selain itu akan bekerjasama dengan Konsultan Migas ITB dan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM),” jelas Ruben.
Ditegaskan Ruben, Pemprov Kepri tidak perlu disibukan untuk menjadi modal Rp1 triliun sebagai syarat untuk terlibat dalam pengelolaan PI. Karena pihak Santos selaku pengelola Blok Northwest Natuna sudah siap membantu. Atas dasar itu, peluang depan mata ini jangan sampai lepas. Karena Pemprov Kepri bisa kehilangan Rp1 miliar perhari.
“Asumsi tersebut didapat dengan nilai $30 Perbarel. Sedangkan di Natuna dan Anambas ada 16 blok. Blok besar lainnya adalah Chokang juga punya potensi yang menjanjikan. Kita tidak usah rakus, dapat terlibat di lima blok, Kepri akan sejahtera,” jelasnya lagi.
Ditambahkannya, dengan keterlibatan langsung ini, bisa meminimalisir tindakan culas yang dilakukan pemegang blok. Karena bisa langsung mengetahui beban-beban operasional. “Ini adalah kesempatan emas bagi Kepri. Tetapi, apapun ceritanya keputusan akhir berada ditangan Gubernur,” tutup Ruben.(jpg)

Update