batampos.co.id – Setelah menimbang beberapa opsi untuk menekan biaya pengelolaan sampah, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, meminta agar biaya pengelolaan sampah di tahun 2018 bisa diminimalisir.
“Hampir setiap tahun biaya pengelolaan sampah mengalami kenaikan. Tahun 2017 ini saja, dianggarkan sebesar Rp 97 miliar. Nilai ini cukup besar dan memberatkan APBD kita,” kata Nuryanto, kemarin.
Ia berharap Pemko Batam bisa memaksimalkan segala penawaran yang masuk untuk pengelolaan sampah. Seperti halnya tawaran kerjasama pengolahan sampah oleh perusahaan asal Korea Selatan, Dae Cheong.
“Ada beberapa investor yang ingin berinvestasi tanpa tipping fee. Ini bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia menilai, untuk mengetahui penawaran ini, Pemko wajib melihat terlebih dulu teknologi yang akan dijalankan. Kemudian, jika sudah pas, Pemko juga wajib melihat dan menimbang dari sisi pembiayaan.
“Kalau teknologi terbaru dan biaya efisien dan tidak memberatkan APBD, kenapa tidak,” ungkapnya.
Nuryanto menambahkan, selain Dae Cheong, saat ini ada enam investor yang sedang dalam proses pengajuan kerjasama pengolahan sampah dengan Pemko Batam. Investor ini berasal dari Asia, tepatnya Korea, Jepang dan Malaysia.
“Untuk progresnya, kami lagi cek kesiapan investor ini,” ujar Nuryanto.
Anggota Komisi III DPRD Batam, Jeffry Simanjuntak, saat ini Batam belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang tipping fee kerjasama dalam pengolahan sampah. Meski begitu, ia mengaku mengapresiasi langkah Pemko Batam yang menghindari tipping fee dan lebih mengutamakan kerja sama.
Saat iini, pengelolaan sampah di Batam untuk perumahan ke tempat pembuangan sementara, diserahkan ke setiap kecamatan. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam bertanggungjawab mengatur dan mengolah sampah dari tempat pembuangan sementara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Punggur.
Menurut dia, anggaran Rp97 miliar itu dibagi di masing-masing kecamatan.
“Total di kecamatan Rp19 miliar sedangkan di DLH anggarannya Rp78,76 miliar,” terang Jefri. (rng)