batampos.co.id – Untuk ke-7 kalinya Pemprov Kepri mendapat Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kali ini untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun anggaran 2016.
Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang fleksibel. Setiap tahunnya BPK memeriksa laporan keuangan di 87 instansi pusat dan 549 di daerah.
LHP sendiri merupakan laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan.
“Kepri berhasil mempertahankan predikat opini WTP Menjadi momentun untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah demi mewujudkan good government dan clean government,” ujar Bahrullah, Selasa (30/5) di ruang sidang utama kantor DPRD, Dompak, Tanjungpinang..
Dalam pada itu Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak memberikan Apresiasi nya kepada pihak Pemerintah Provinsi Kepri yang telah bekerja keras untuk bisa mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Untuk selanjutnya hasil yang didapat dari pihak BPK RI akan dipelajari oleh DPRD dengan membentuk Tim Pansus untuk melakukan tindak lanjut dan membahas hasil laporan tersebut.
Paripurna sendiri ditutup dengan Penandatanganan berita acara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Gubernur Kepri, Ketua DPRD dan Wakil BPK RI, Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri Riski Faisal, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono, perwakilan DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri, perwakilan FKPD, Anggota Dewan, Eselon II dan III di lingkungan Provinsi Kepri, Tokoh masyarakat dan insan pers.
Predikat WTP ke-7 diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar saat menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri Ta 2016 kepada Gubernur Kepri Dan DPRD Provinsi Kepri, Selasa (30/5) di ruang sidang utama kantor DPRD, Dompak, Tanjungpinang. (aya)