batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menolak hibah dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal ini karena, aset-aset yang telah diserahkan ke Pemko Batam pekan lalu tersebut tak sesuai peruntukkan lahan (PL) seperti awal saat diminta.
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mencontohkan seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang diserahkan PL nya berkurang hingga 50 persen. “Awalnya 40 hektar, tapi saat penyerahan jadi 20 hektar,” ujarnya.
Aset lain diserahkan yakni Masjid Baiturrahman Sekupang, Masjid Raya, Pasar Induk, lahan Kantor Wali Kota Batam dan lahan kantor DPRD Batam. Amsakar mengatakan, sejatinya Pemko Batam sangat menginginkan aset aset tersebut. Namun karena PL nya tak sesuai, Pemko memilih untuk mepertimbangkan terlebih dahulu. “Kita siap kelola, tapi kalau kurang tak bisa juga kita kelola dengan maksimal,” katanya.
Tidak hanya TPA Punggur, aset lain yang juga permasalahan serupa adalah lahan Masjid Raya Batam. Namun aset yang ini, Amasakar tidak hafal berapa pengurangan luas setelah diserahkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihaknya bersama BP Batam akan turun mengukur kembali luas lahan aset tersebut. “Timnya nanti bersama BP Batam,” katanya.
Survei langsung tersebut juga sejalan dengan instruksi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mendorong percepatan peralihan aset yang semula dikelola BP Batam dan akan diserahkan ke Pemko Batam. Untuk itu, dia akan memanggil Kementerian Keuangan membicarakan proses percepatan tersebut.
“Minggu depan ini, kami akan undang Kemenkeu meminta prosesnya dapat dilakukan sesegera mungkin,” kata di kantor walikota Batam, Kamis (18/5) sore.
Menurutnya, pada dasarnya semua pihak yang berkaitan telah bersepakat beberapa aset akan dialihkan. Namun dia mengatakan, niat tersebut hendaknya melalui aturan yang berlaku. “Ada enam yang pertama, lalu tujuh lagi termasuk soal jalan akan diserahkan ke pemko,” ucap dia. (cr13)