batampos.co.id – Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKD-SDM) Pemprov Kepri, Firdaus mengatakan pihaknya mendapatkan teguran keras dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Bahkan Gubernur juga memberikan peringatan yang sama kepada Pantia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
“Bapak Gubernur sudah memberikan peringatan kepada kami dan Pansel JPTP. Peringatan ini adalah tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Firdaus di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Kamis (1/6).
Kembali ditanya selesai melakukan pertemuan dengan Gubernur, Firdaus mengatakan pemanggilan dirinya kali ini tidak berkaitan dengan persoalan rekomendasi KASN. Disinggung apakah sudah ada rekomendasi terbaru yang dikeluarkan KASN setelah pertemuan Gubernur dengan pimpinan KASN belum lama ini di Jakarta.
“Sampai saat ini belum ada rekomendasi terbaru setelah pertemuan itu. Hari ini (kemarin,red) saya hanya melaporkan berbagai perkembangan terkait pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Kepri,” papar Firdaus.
Disoal apakah akan adanya perombakan kabinet yang akan dilakukan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dalam waktu dekat ini. Mantan Kepala Biro Organisasi (Ortal) Pemprov Kepri tersebut mengaku tidak mengetahui hal itu. Bahkan dikatakannya, bukan kapasitas dirinya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena kewenangan melakukan perombakan kabinet adalah hak proregatif Gubernur.
“Jangan tanya saya kalau persoalan ini, karena itu kewenangan Gubernur. Yang jelas belum ada rekomendasi terbaru yang dikeluarkan KASN, setelah pertemuan beberapa waktu lalu,” tegas Firdaus.
Ditambahkannya, yang dipersoalkan adalah mengenai sistem penilaiannya. Menurut Firdaus KASN maupun Pansel punya cara masing-masing dalam membuat penilaian. Apalagi selama proses, Pansel juga terus berkoordinasi dengan KASN. “Kalau memang ada kesalahan yang terjadi, sepanjang masih bisa diperbaiki, tentu akan diperbaiki.
“Mudah-mudahan tidak ada persoalan-persoalan yang mengganjal kedepannya. Sehingga tata kelola pemerintahan Pemprov Kepri bisa terus berjalan dengan baik,” tutup Firdaus.(jpg)