batampos.co.id – Keberadaan angkutan jaringan (online) yang kian menjamur di Batam ini membuat Ketua Organda Kota Batam Hardi Samharun angkat bicara.
Tranportasi online terdiri dari 3 bagian, yang pertama ojek dan tidak diatur dalam UU, dan berfungsi sebagai tranprotasi alternatif, yang kedua Go Car angkutan pribadi yang berubah menjadi angkutan umum dan itu tidak boleh, dan harus punya izin, dan taxi.
Dia menyarankan taxi resmi yang punya izin bisa bekerjasama dengan aplikasi online, itu sangat bagus karena bisa menjadi penyambung konsumen mendapatkan transportasi. Masyarakat diberikan kemudahan dan lebih transparan karena seluruh data sopir ada.
“Jadi keamanan penumpang terjamin, seperti jika ada ketinggalan barang mereka sudah ada data nama sopir, nomor plat dan lainnya,” sebutnya.
Tapi jika digunakan angkutan plat hitam itu masalah karena tidak ada izin. Jika pemerintah mendorong harus punya izin angkutan sewa ini akan merugikan angkutan yang ada selama ini. Batam menurutnya sudah memiliki transprtasi umum yang cukup, jika diberikan lagi angkutan hitam menjadi sewa bisa mematikan taxi yang lama.
“Saat ini setidaknya terdapat 1.700 taxi yang beroperasi di Batam dan dikelola tujuh perusahaan atau koperasi,” ungkapnya.
Selain itu, jika dikeluarkan izin angkutan hitam ini akan membuat pendapatan daerah menurun. Dia mencontohkan jika satu mobil jenis Avansa membayar pajak Rp 2 juta setiap tahunnya, maka dengan adanya izin tersebut mereka hanya dikenakan pajak 30 persen saja.
“Jadi mereka hanya bayar Rp 600 ribu saja,” sebut Hardi.
Dan mereka hanya dikenakan uji berkala dan itu gratis. Pihaknya mendorong pemerintah untuk berfikir dan mengkaji kembali izin ini.
“Pemerinah harus bijak,” ucapnya.
Organda Batam tidak menutup mata atas kemajuan dunia transportasi di Batam, karena tujuannya hanya satu membuat penumpang mendapatkan pelayanan yang cepat, dan baik, dan menambah penghasilan pengendara taxi itu sendiri.
“Alangkah baiknya mereka bekerjasama dengan kami yang telah ada di Batam, toh tujuannya tetap menyenangkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, cukup dari telepon genggam mereka mendapatkan pelayanan cepat, dan jelas,” tutupnya. (cr17)