batampos.co.id – Puluhan rider Gojek berkeluh kesah kepada anggota DPRD Batam pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kota Batam, Jumat (2/6).
“Kami minta keadilan. Bagaimana bisa kerja kalau tidak diizinkan. Kami punya anak istri pak,” ujar Arif, rider Gojek.
Menurut dia, penghentian sementara yang dilakukan Dishub Pemko Batam bukan langkah yang tepat. Mengingat kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang aman dan nyaman. Selain itu, ojek online ini mampu menyerap lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar.
“Ingat Pak, kami ini tak punya pekerjaan. Kalau dihentikan mau makan apa anak istri kami di rumah,” tuturnya.
Ketua komisi IV DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono mengaku permasalahan gojek ini akan dikomunikasikan lintas komisi. Khususnya Komisi I yang berhubungan dengan hukum dan payung hukum serta komisi III terkait jasa transportasi angkutan publik.
“Mereka (Gojek) mintanya bisa aktif lagi saja. Namun demikian, sebagai lembaga, kami akan rapatkan dulu dengan komisi terkait. Nanti kami jadwalkan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua asosiasi aliansi ojek pangkalan, Rahmani mengaku sudah delapan bulan ojek pangkalan menahan. Semenjak kehadiran ojek online, pendapatan mereka turun drastis.
“Jadi Anda senang (ojek online), kami yang menderita,” kata dia.
Dia tak mempermasalahkan rider Gojek menarik penumpang, asalkan tak memakai alat dan aplikasi perusahaan.
“Kami sudah puluhan tahun mengojek. Kalau bilang preman, kamilah preman sebenarnya. Cuma kami masih bisa menahan,” tuturnya.
Dia mengaku, tak semua rider Gojek murni bekerja sebagai tukang ojek. Banyak yang bekerja sambilan. Selepas pulang kerja narik penumpang. Sedangkan ojek pangkalan, murni mengaharapkan kehidupan mereka sebagai tukang ojek.
“Banyak pekerja, lepas kerja masuk Gojek. Itu hak kami yang diambil, saking sepinya kami tetap menahan,” sambung Rahmani.
Dia mengaku tak mau ribut seperti kota-kota lain di Indonesia.
“Yang jelas kami kecewa dengan pemerintah,” sesalnya. (rng)