batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan untuk berkembangnya sektor pariwisata di Natuna dan Anambas, perlu didukung penerbangan internasional. Atas dasar itu, gubernur mendorong Natuna dan Anambas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
“Potensi pariwisata yang ada di Natuna dan Anambas sudah tidak terbantahkan lagi. Kita bersyukur, Kepri dianugerahkan potensi tersebut,” ujar Nurdin belum lama ini.
Menurut Nurdin, untuk membuka akses pariwisata tersebut, perlu ada penerbangan internasional langsung ke Anambas. Terkait keinginan ini, Pemprov Kepri sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat. Nurdin punya keyakinan, adanya penerbangan internasional akan memberikan pengaruh yang besar bagi bangkitnya pariwisata di Natuna dan Anambas.
“Pariwisata maritim merupakan potensi yang sangat menjanjikan. Baik itu di Natuna maupun Anambas,” papar Mantan Bupati Karimun tersebut.
Gubernur yang sukses mengantarkan Pemprov Kepri menyabet gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke tujuh tersebut mengakui, untuk membangunan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata tidak cukup dengan mengandalkan kemampuan daerah.
“Kita juga perlu dukungan dari Pemerintah Pusat. Sehingga pembangunan sektor pariwisata di Natuna dan Anambas cepat berkembang. Karena Natuna dan Anambas bisa saling menguntung,” jelas Nurdin.
Pulau Bawah bisa diakses dengan pesawat geliat pariwisata di Anambas mengundang penasaran. Kepala Bidang Angkutan Pelayaran dan Penerbangan, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri, Tri Musa Yudha mengatakan Pulau Bawah, Anambas sudah bisa ditempuh dengan penerbangan menggunakan pesawat jenis amfibi.
“Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mengeluarkan izin. Yakni Pulau Bawah ditetapkan sebagai salah satu titik pendaratan pesawat jenis amfibi,” ujar Tri Musa Yudha, kemarin.
Ditambahkannya, dengan terbukanya akses diharapkan bisa menjadi magnet wisatawan manca negara (Wisman) untuk datang bertandang ke sana. Adapun penerbangannya adalah melalui Bandara Hang Nadim, Batam. Ditanya kapan mulai dibuka penerbangan tersebut. Menurut Tri, semua tergantung pada pengelola Pulau Bawah.
“Karena yang mengaju perizinan adalah pengelola Pulau Bawah. Sementara Kemehub hanya mengeluarkan perizinanannya saja,” jelasnya.(jpg)