batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, agar pendataan warga miskin di Natuna harus dilakukan dengan teliti. Tidak ada lagi data tumpang tindih.
Menurut Ngesti, saat ini masing-masing lembaga Pemerintah memiliki data. Baik badan statistik (BPS) maupun di dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Data yang dimiliki masing intansi harus sama dan valid.
“Harus valid, karena menyangkut penyaluran bantuan sosial,” sebut Ngesti saat tinjau pemukiman warga di kawasan pasar tradisional Ranai kemarin.
Dikatakannya, beberapa intansi Pemerintah memiliki andil mengambil keputusan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat agar tepat sasaran. Diantaranya kartu sehat, kartu pintar dan kartu keluarga sejahtera.
Menurutnya, pendataannya warga miskin di Natuna harus dilaksanakan bersinergi. Tidak ada perbedaan antara data dari BPS dengan dinas teknis.
“Sekaran ini kami ketahui, data warga miskin di Natuna masih simpang siur. Tentu jadi menjadi tugas berat pemerintah daerah agar data warga miskin di Natuna lebih valid,” ujar Ngesti.
Tidak hanya itu, indikator pendataan di lapangan harus jelas. Misalnya kategori miskin yang diatur Pemerintah. Dan warga yang layak dibantu sepenuhnya Pemerintah. Agar tidak menjadi bahan perdebatan dikalangan masyarakat.
Di Natuna sambung Ngesti, terdapat warga yang rumahnya tidak layak, tetapi mereka memiliki segalanya seperti kendaraan roda dua, televisi, kulkas bahkan mesin cuci pun ada. Namun kesehariannya, mereka sehariannya sebagai buruh lepas yang terkadang gak cukup untuk membeli kebutuhan rumah tangga.
“Kondisi seperti ini bukan hal yang aneh di Natuna. Maka ini menjadi tugas berat pemerintah agar saat menyalurkan bantuan tidak terjadi kecemburuan sosial,” sebut Ngesti.(arn)