Ngesti Terpilih Sebagai Tokoh Peduli Anak Indonesia

157
Wakil bupati natuna ngesti yuni suprapti menerima penghargaan sebagai tokoh peduli anak Indonesia. F. Dok Pemkab Natuna untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti terpilih sebagai tokoh peduli anak tahun 2017 versi Yayasan Citra Pembangunan kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM.

Ngesti terpilih dari 20 an orang lainnya yang tersebar di nusantara dari berbagai kalangan. Dengan pemilihan tersebut, Ngesti menerima penghargaan yang membanggakan diantara kalangan masyarakat termasuk selebritis, pejabat pemerintah, akademisi, prefesi, tokoh masyarakat, pada Jumat (9/6) di ballroom hotel aston Pluit Jakarta kemarin.

Ngesti mengaku, tidak diberitahukan metode penilaian yang dilaksanakan. Namun menurutnya, berkat kiprahnya selama ini mewujudkan kepedulian terhadap anak daerah sebagai generasi bangsa.

“Penghargaan ini bisa lebih memotivasi dan meningkatkan kepedulian saya secara pribadi maupun kita terhadap anak-anak disekitar kita khususnya dan di Indonesia umumnya” kata Ngesti dikediamannya, Minggu (11/6).

Ngesti mengatakan, penghargaan dinilai atas kerja kerasnya memperjuangkan hak-hak anak di Natuna sebelum ia menjabat sebagai Wakil Bupati Natuna. Kiprahnya dibidang anak dimulai saat menjabat anggota DPRD Natuna tahun 2009 silam.

Banyak yang diperjuangkan saat masih dilegislatif. Diantaranya mendirikan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI). Di DPRD ia juga memperjuangkan dibentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). Serta memperjuangkan dibentukan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD).

“Perjuangan anak belum tuntas, saat ini Natuna perlu digesa dibentuk BNNK. Karena masih ada anak Natuna yang perlu diberikan bantuan, utamanya kecanduan narkoba,” sebut Ngesti.

Pembentukan BNNK sudah dibahas, masih menunggu hasil kajian dan melengkapi persyaratan. Tanpa BNNK, anak Natuna bisa terancam akan pengaruh penyalahgunaan narkoba.

“Memang ada anak Natuna kecanduan narkoba, mereka menjadi korban dan harus direhabilitasi. Tanpa BNNK Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat. Sejaih jnj Dinas Sosial hanya bisa menerima laporan,” ujar Ngesti.(arn)

Respon Anda?

komentar