Disnaker Surati Perusahaan Bayar THR Karyawan

211

batampos.co.id РDinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Karimun, telah mengeluarkan surat edaran no SE/Nakerprind-H1/230/VI/2017 tertanggal 6 Juni 2017 tentang pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pekerja atau buru di perusahaan. Yang ditujukan untuk semua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Karimun.

”Tinggal 10 hari lagi, perusahaan sudah harus membayarkan THR kepada pekerja yang beragama muslim. Sesuai Permenaker no 6 tahun 2016 pasal 5 ayat 4 yang berbunyi THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Karimun Hazmin Yuliansyah, kemarin (13/6).

Dengan demikian, tidak ada toleransi bagi perusahaan untuk menunda pembayaran THR. Termasuk, para karyawannya yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih secara terus menerus. Dan tidak ada membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu.

”Walaupun karyawan itu baru bekerja satu bulan, namun pas memasuki hari raya keagamaan tetap mendapatkan THR. Tapi, tidak penuh sebulan seperti karyawan yang bekerja sudah satu tahun. Disesuaikan dengan UMK didaerah seperti Karimun UMK Rp2,6 Juta,” ungkapnya.

SedangkanTHR yang dibayarkan dalam bentuk mata uang Rupiah. Artinya, walaupun karyawan tersebut bekerja diperusahaan asing mereka harus tetap membayar THR dalam bentuk Rupiah. Sementara apabila pengusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat membayar THR, akan mendapatkan denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan dan sanksi administrasi.

”Insya Allah, sekitar 126 perusahaan yang ada di Karimun tetap melaksanakan kewajibannya. Sebab, THR keagamaan ini rutin tiap tahun dan perusahaan yang beroperasi disini sudah berlangsung lama ada yang sudah puluhan tahun dan mereka tetap memberikan kewajibannya,” tuturnya.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Karimun Muhamad Fajar saat dikonfirmasi mengatakan, paling penting pengawasan terhadap perusahaan yang masih membandel tidak mau membayar THR sebagai kewajibannya kepada karyawan.

”Pokoknya, semua pelaku usaha wajib membayarkan THR. Nah, bagaimana pengawasan dari Disnaker Karimun nanti,” jawabnya.

Sebab, biasanya sering terjadi polemik menjelang sepekan memasuki hari raya Idul Fitri ada beberapa perusahaan yang masih membandel. Dengan demikian, mulai dari sekaranglah pengawasan Disnaker harus benar-benar mendata perusahaan yang sedang beroperasi.

”Biasanya sih ada. Tinggal ketegasan dari pihak Disnaker, itu kunci utama dalam penyelesaian polemik THR. Jangan saling lempar sana lempar sini, sehingga buruh yang menjadi korban,” tegasnya. (tri)

Respon Anda?

komentar