batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri turut menyoroti kebijakan Gubernur Kepri menaikkan upah minimum sektoral (UMS) galangan kapal Batam sebesar Rp 3.468.004. Kebijakan tersebut dinilai akan merugikan iklim investasi, khususnya sektor shipyard.

Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar, mengatakan seharusnya pemerintah dapat memberikan sumbangsih berupa perhatian khusus lewat insentif supaya sektor ini tetap naik meskipun tidak tinggi kenaikannya. Namun yang terjadi, pemerintah justru menambah beban pengusaha sektor galangan kapal dengan menaikkan UMS.

“Saat ini kebijakan pemerintah tak mendukung investasi di sektor galangan kapal dilihat dari kebijakan menaikkan UMS pada industri tersebut,” kata Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar, Kamis (15/6).

Sebagai pihak yang mengumpulkan data terkait ekonomi Kepri, Panusunan sebenarnya enggan berbicara banyak mengenai kenaikan UMS tersebut. Namun pihaknya hanya ingin menunjukkan kondisi ekonomi Kepri secara faktual kepada para pimpinan daerah agar bisa mengambil kebijakan yang tepat.

“Ketika berdasarkan data, hasil ekspor kapal turun drastis, harusnya pro aktif mengidentifikasi masalah dan menemukan jalan keluar,” tuturnya.

“Jika ada tren terjun bebas, maka pasti ada masalah. Harusnya ada komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan buruh. Pengambil kebijakan tak boleh diam, harus pro aktif,” imbuhnya.

Panusunan menilai, selama ini peran pemerintah daerah masih sangat minim terhadap pertumbuhan sektor galangan kapal, terutama di Batam. Padahal industri shipyard ini memiliki pengaruh penting bagi pertumbuhan ekonomi Batam.

“Pemangku kebijakan belum banyak memberikan sentuhan positif untuk mengembangkan sektor ini,” kata dia.

Panusunan mengatakan, hal ini dapat dilihat berdasarkan data ekspor kapal Kepri pada awal tahun 2017. Pertumbuhan kapalnya menunjukkan tren fluktuatif. Pada Januari ekspor kapal menyentuh angka 0,5 juta dolar Amerika. Kemudian di bulan Februari  naik menjadi 5,4 juta dolar Amerika.

Pada periode Maret kembali naik jadi 29,08 juta dolar Amerika. Begitu juga dengan April yang naik menjadi 45,39 juta dolar Amerika. Namun pada bulan Mei, ekspor kapal terjun bebas hingga angka 15,02 juta dolar Amerika.

“Kami melihat polanya tidak sistematis. Sehingga kami menilai tren ini menunjukkan sektor ini seperti tidak terurus,” katanya lagi.

Kondisi seperti ini seharusnya tidak terjadi. Shipyard merupakan satu dari empat komoditi ekspor unggulan Kepri, terutama Batam. “Namun stakeholder terutama dari pemerintah tampaknya tak serius menjaga kontinuitas kualitas sektor ini,” bebernya.

Sebagai langkah awal, pemerintah harus membentuk forum-forum khusus untuk menemukan kebijakan atau formula tepat bagi pertumbuhan industri pengolahan khususnya shipyard dan galangan kapal. “90 persen pertumbuhan ekonomi Kepri masih bergantung kepada industri pengolahan,” jelasnya.

Jika sektor pengolahan ‘sakit’ maka akan berimbas pada sektor lainnya dan itu efeknya sangat dalam untuk ekonomi Kepri. “Ada korelasi yang cukup dalam,” cetusnya.

Dalam forum itu, BPS akan memaparkan data-data terkini terkait kondisi ekonomi Kepri, sementara stakeholder yang lain membuat rencana aksi untuk mendukung pertumbuhan masing-masing sektor industri. Dengan demikian dia percaya akan ada pertumbuhan eknomi yang positif di Kepri, termasuk di industri galangan kapal.

“Dengan adanya forum ini, program yang dirumuskan juga saling melengkapi dan mendukung. Sehingga solusi yang diambil juga komprehensif dan tidak parsial,” paparnya.

Mulyadi, 35, sedang menggesa pengerjaan kapal di Seilekop, Sagulung, Jumat (28/4). Industri galangan kapal saat ini di Batam lesu akibat ekonomi global yang lesu. F. Dalil Harahap/Batam Pos

Sekretaris Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA) Suri Teo mengatakan, kondisi galangan kapal di Batam memang sedang suram. Dari awal tahun, belum ada order kapal yang masuk ke industri ini, baik dari pemerintah maupun dari pasar luar negeri.

“Masih kosong sama sekali. Yang ada sekarang tinggal sisa-sisa tahun lalu,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan ekonomi dari Universitas Putera Batam (UPB), Gita Indrawan mengatakan kesalahan pemerintah dalam menerapkan kebijakan karena lebih memperhatikan hilir daripada hulunya.

“UMS adalah kebijakan hilir, muaranya. Sedangkan hulunya tidak diperhatikan yakni harga kebutuhan pokok masyarakat,” katanya.

Ketidakmampuan pemerintah daerah mengontrol harga kebutuhan pokok tentu saja membuat kenaikan UMK tiap tahunnya tak ada artinya. “Dari tahun ke tahun ini saja masalah, seperti masuk ke dalam lingkaran setan. Tapi pemerintah tak pernah kunjung menyelesaikannya,” jelasnya.

Jika harga kebutuhan hidup terkontrol, maka kenaikan gaji bisa diterima oleh pengusaha, tentu saja dalam batas wajar. Apalagi di tengah situasi ekonomi lesu saat ini, pemeritah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan,” katanya.

*Tak Sanggup Bayar Upah
Polemik kenaikan upah minimum sektoral (UMS) galangan kapal Batam sebesar Rp 3.468.004 terus bergulir. Para pengusaha sektor shipyard mengaku tak sanggup membayar upah sesuai UMS tersebut.

“Kami tengah berkoordinasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan akan terus mengirim surat keberatan kepada Gubernur Kepri,” kata Sekretaris Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), Novi Hasni, Kamis (15/6).

Lagipula, kata Novi, sektor industri galangan kapal bukanlah sektor unggulan lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini mengalami penurunan yang cukup dalam ditandai dengan tidak adanya lagi order pemesanan kapal dalam jumlah besar. Sehingga, kata dia, seharusnya sektor galangan kapal tak lagi masuk industri unggulan dalam penetapan UMS.

Senada dengan Novi, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jadi Rajagukguk menilai kondisi galangan kapal saat ini kurang baik. Pemerintah harus memikirkan langkah kebijakan yang tepat untuk mengatasi hal ini. Jangan malah memberikan beban baru kepada pengusaha lewat kenaikan upah yang tinggi.

“Jika ada order pembuatan kapal dari negara, lebih baik arahkan ke Batam saja. Saat ini banyak shipyard yang tiarap. Antisipasi sesegera mungkin harus dilakukan supaya tak terjadi pengurangan tenaga kerja besar-besaran,” jelasnya.

Ia kembali mengingatkan sektor galangan kapal pernah menjadi salah satu penyokong utama perekonomian Batam. Meskipun saat ini menurun, langkah bijak harus segera diterapkan untuk menyelematkan industri ini. “Jangan sampai banyak yang tutup. Pemerintah harus bisa antisipasi,” imbuhnya.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengelola investasi, Badan Pengusahaan (BP) Batam juga tak boleh berpangku tangan.

Lalu bagaimana respon BP Batam menyikapi hal ini. Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro mengatakan industri galangan kapal sangat strategis untuk Batam. “BP Batam akan terus berkomitmen untuk menumbuh kembangkan sektor industri galangan kapal secara luas melalui dukungan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif,” kata Hatanto.

“Industri galangan kapal merupakan sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam mendukung terciptanya Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.

Ia mengakui shipyard menurun drastis karena kelesuan ekonomi global, sehingga BP Batam akan menjalankan strategi khusus melalui forum dan koordinasi di tingkat pusat untuk tetap menjaga industri galangan kapal di Batam.

Buktinya adalah BP Batam memasukkan industri shipyard dalam fokus strategi pengembangan. Sifatnya adalah melengkapi dan memajukan industri yang telah ada. Selain shipyard, industri elektronik, pariwisata, dan migas juga ikut menjadi prioritas.

“Caranya adalah dengan melakukan strategi promosi yang terarah dan pemberdayaan industri eksisting serta pengembangan industri baru yang berpotensi,” paparnya. (leo)

Respon Anda?

komentar