Anggaran OPD Kepri Dipangkas Rp1,5 Miliar 

178
batampos.co.id – Rencana pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri lewat APBD 2017 tidak berjalan mulus. Lantaran harus mengurangi kegiatan fisik sekitar Rp100 miliar. Bahkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri harus merelakan sejumlah kegiatan mereka ditunda pelaksanaanya tahun depan.
“Kami di Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri terkena rasionalisasi sekitar Rp1,5 miliar. Kebijaan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan selesih perhitungan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2016 lalu,” ujar Kadishub Kepri, Jamhur Ismail usai rapat tertutup dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Minggu (18/6).
Mantan Perwira TNI itu menyebutkan, adapun kegiatan yang terpaksa ditunda pelaksanaanya tahun depan adalah pembangunan lokasi parkir bagi kendraan becak di Pulau Penyengat, Tanjungpinang. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan Pelabuhan Penyengat tetap masuk dalam rencana tahun ini. Menurutnya pembangunan tempat parkir belum begitu mendesak.
“Hanya satu kegiatan saja yang kita lakukan rasionaliasi. Sedangkan yang lain masuk dalam kategori skala prioritas atau mendesak untuk dibangun,” papar Jamhur.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadilah mengatakan penyesuaian dilakukan karena terjadinya selisih perhitungan Silpa yang dilakukan Pemprov Kepri dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut menegaskan, meskipun terjadi penyesuain porsi untuk Dinas Pendidikan dan Kesehatan tetap menjadi skala prioritas.
“Karena sudah amanah Undang-Undang, Pendidikan dan Kesehatan tetap skala prioritas. Sedangkan untuk OPD yang lain menyesuaikan,” ujar Arif Fadilah, akhir pekan lalu di Tanjungpinang.
Mantan Sekda Karimun tersebut mengatakan, asumsi perhitungan yang dilakukan Pemprov Kepri untuk Silpa 2016 adalah sekitar Rp159 miliar. Sedangkan perhitungan rill BPK hanya pada angka Rp59 miliar lebih. Dijelaskan Arif, asumsi yang digunakan adalah bagian yang dibutuhkan untuk penyusunan APBD 2017.
“Memang setiap penyusunan APBD Silpa tahun sebelumnya tetap menggunakan asumsi-asumsi. Karena pengajuan Rancangan Peratudan Daerah (Ranperda) APBD adalah sebelum berakhirnya tahun anggaran,” papar Arif.
Ditambahkan Arif, rasionaliasi tetap dibagi rata setiap OPD sesuai dengan selisih perhitungan Silpa. Masih kata Arif, kegiatan yang ditunda pelaksanaanya berdasarkan usulan dari masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemprov Kepri. Ditegaskan Arif, apabila dipaksanakan akan menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga.
“Penyesuaian akan dilakukan terhadap 33 OPD yang ada di lingkungan Pemprov Kepri. Proses ini tetap tidak akan mengganggu rencana yang sudah ada, karena rasionaliasinya baru dirampungkan pada APBD Perubahan nanti,” tutup Arif Fadilah.(jpg)
“Daripada terjadi tunda bayar kepada pihak ketiga, lebih baik kita tunda pelaksanaan kegiatannya. Sehingga di APBD 2018 kita dibebankan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga,” jelas Arif.(jpg)

Respon Anda?

komentar