batampos.co.id – Munculnya sejumlah masalah dalam perjalanan pembangunan pelabuhan Dompak, Tanjungpinang yang ditanggung sepenuhnya oleh APBN. Akan tetapi Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah justru menyalahkan Pemerintah Provinsi Kepri. Lantaran melakukan pembiaraan, karena tak kunjung menyelesaikan proses hibah lahan.
“Sabtu (17/6) lalu kita dapat kabar, ponton Pelabuhan Dompak rusak dan hanyut kelaut. Tentu kejadian itu menambah daftar kerusakan yang sudah ada. Padahal sudah menelan sekitar Rp121 miliar untuk membangun infrastruktur yang sudah ada,” ujar Irwansyah menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (18/6)
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepri tersebut menjelaskan, kenapa dirinya menuding Pemprov Kepri turut berasalah dibalik kerusakan yang terjadi di Pelabuhan Dompak. Menurut Irwansyah, sekarang ini masuk tahun kedua pelabuhan tersebut mangkrak. Menurutnya, apabila proses hibah sudah diselesaikan secepat mungkin. Tentu kerusakan-kerusakan tidak terjadi.
“Memang Pemprov Kepri tidak mengalami kerugian. Karena yang menanggung pembangunan adalah Kementerian Perhubungan. Tetapi kita rugi waktu, karena manfaatnya tidak bisa dirasakan masyarakat,” tegas Irwansyah.
Mantan legislator DPRD Batam tersebut menambahkan, saat pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Laut (Dirhubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa waktu lalu, pada prinsipnya mereka tidak persoalan Pemprov Kepri terlibat dalam pengelolaan di pelabuhan tersebut. Hanya saja untuk merampungkan harus ada hibah lahannya.
“Terganjalnya penyelesain selama lebih kurang dua tahun ini adalah persoalan hibah saja. Semakin cepat diselesaikan, maka pembangunannya akan lebih cepat. Seharusnya kerusakan ini bisa hindari,” tutup Irwansyah.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail mengatakan saat ini segala kerusakan masih dalam tanggungjawab Kementerian Perhubungan. Menurut Jamhur, tidak ada upaya pihaknya untuk memperlambat penyelesaikan pekerjaan Pelabuhan Dompak. Apalagi persoalan ini sudah didudukan.
“Dari yang kita amati, kerusakan yang terjadi memang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Sehingga ada kemungkiran lepasnya ponton pelabuhan juga ulah tangan-tangan jahil,” ujar Jamhur.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Rajuman Sibarani mengatakan tidak ada di alokasikan anggaran untuk menjaga pelabuhan tersebut. Terkait kerusakan yang terjadi, juga sudah dilaporkan ke Kemenhub. Dengan adanya kerusakan ini, pihaknya akan menggesa pelaksanaan audit dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).(jpg)