batampos.co.id – Ada yang baru pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Jumaga Nadeak mengungkapkan, mulai pada tahun ini setiap pembahasan keuangan daerah bersama Badan Anggaran akan direkam langsung menggunakan kamera sirkuit (CCTV) dan juga perekam suara.
Keputusan ini merupakan kesepakatan dari hasil rapat bersama, Senin (19/6) kemarin. “Ini ‘kan juga dalam rangka mendukung pelaksanaan transparansi keuangan daerah,” kata Jumaga.
Penggunaan dua peranti ini, sambung Jumaga, juga untuk menghindari adanya politik tukar-guling antara anggota legislatif dengan pihak Pemprov Kepri. Sebab itu, ketika ada sesuatu hasil kesepakatan yang mencurigakan, bisa ditinjau ulang rekaman dari kamera sirkuit. Agar lebih komprehensif, bahkan nantinya pada penyerahan dokumen APBD turut disertakan pula hasil rekaman.
“Mau itu rekaman yang gambar atau suara, kami serahkan semua. Termasuk rekaman dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ke depannya, seluruh rapat-rapat kerja di tingkat legislatif, kata Jumaga, juga akan diberlakukan hal yang sama, yakni didokumentasikan secara audio dan visual. “Kami,” kata Jumaga, “ingin melangkah lebih maju lagi sesuai kesepakatan dengan KPK.”
Lantas bagaimana tanggapa Badan Musyawarah DPRD Kepri mengenai hal ini? Anggota Fraksi Hanura Plus, dr. Yusrizal Bakhtiar menyambut baik keputusan tersebut. Kata dia, keberadaan peranti rekam dalam ruangan rapat bukan berarti suatu penghalang kebebasan berpendapat. Justru, peranti rekam itu akan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.
“Itu jadi lebih bagus, lebih terbuka, lebih transpaaran. Sekaligus bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ujarnya singkat. (aya)