Sudah setahun dua bulan, Hatanto Reksodipoetro dan rekan-rekannya memimpin di BP Batam. Banyak suka dan duka yang telah ia lalui. Lalu bagaimana perasaannya dalam menjalani lika-liku dunia usaha di Batam.
Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro banyak mengumbar senyum saat bertatap muka dengan jajaran empat pimpinan redaksi (Pimred) media cetak lokal di kediamannya di Wisma Batam, Sekupang, Selasa (20/6) malam.
Dalam acara silaturahmi yang dikemas santai tersebut, ia mencoba untuk mengenal lebih dekat sosok-sosok yang berada pada tampuk pimpinan tertinggi jurnalis di Batam.
“Ya untuk mempererat dan meningkatkan hubungan baik antara BP Batam dan media lokal di Batam sebagai mitra kerja BP Batam,” begitu katanya di depan jajaran Pimred yang hadir dalam acara tersebut.
Hatanto mengungkapkan media merupakan mitra kerja yang selalu memotivasi pihaknya untuk bisa bekerja lebih baik lagi.
“Memang saya sering kesal kalau habis baca berita. Ada aja yang salah di mata media,” ungkapnya.
Namun kritikan dari media tersebut menjadi motivasi bagi jajaran BP Batam. Melalui kritikan makanya menjadi tahu dimana letak kelemahan dari kebijakan yang mereka terapkan.
Selain itu banyak kritikan yang mengarah kepada Hatanto dan jajaran pimpinan lainnya yang menyatakan bahwa kepemimpinan mereka dinilai memiliki gaya komunikasi yang buruk dengan masyrakat.
Menanggapi hal tersebut, Hatanto mengakui sejak awal kedatangannya ke Batam, ia dan jajaran pimpinan lainnya sudah melakukan kunjungan ke berbagai perangkat daerah, seperti Gubernur, Pemko Batam, DPRD Batam, Kadin Batam dan lainnya.
“Kami sowan karena kami sadar kami datang dari pusat. Tapi selang beberapa waktu, memang mendapat dukungan, tapi ujungnya malah ‘berbeda’,” terangnya.
Di titik ini, Hatanto mengatakan pihaknya harus membuat pilihan.
“Apakah mau hidup biasa, ikuti peraturan lama, dicintai masyarakat, tak perlu capek, asal bapak senang tapi begini begini saja status quo. Atau kita buat perubahan,” tegas Hatanto.
Maka Hatanto memilih untuk membuat perubahan, yakni membawa Batam lebih modern dan bebas dari moral hazard.
“Hidup itu pilihan. Situasi sangat mendesak, makanya tak perlu berpolemik lagi. Kita harus batasi (pertemuan) karena waktu kita terbatas dan sibuk,” imbuhnya.
Pertanyaan pertama yang menjadi pertanyaan di pikiran Hatanto adalah mengenai lantai 2 dan lantai 8.
“Selalu terdengar kata-kata tolong periksa lantai 2 dan lantai 8. Ternyata saya lantai 8-nya,” katanya sambil tertawa keras.
Ia menegaskan bahwa ia dan enam jajaran pimpinan lainnya tidak punya kepentingan apapun di Batam, kecuali hanya membangun.
“Saya ini tidak punya kepentingan apa-apa kecuali membangun. Saya itu sudah selesai, karir saya sudah habis sebenarnya. Begitu juga dengan pak Gusmardi, pak Junino, dan lainnya,” terangnya.
Ia meminta kepada media, masyarakat dan pengusaha untuk percaya bahwa mereka bekerja demi memajukan Batam.
“Percaya pada kami, kami tak akan neka-neka,” janjinya.
Lalu bagaimana cara ia meyakinkan masyarakat Batam untuk mendukungnya. Hatanto mengungkapkan bahwa pemberantasan moral hazard yang sudah lama terjadi di Batam hanya bisa dilakukan dengan penerapan sistem online.
“Jika mengandalkan revolusi mental itu tak cukup. Cara terbaik adalah lakukan otomatisasi lewat penerapan Informasi teknologi,” terangnya.
Menurutnya perubahan itu perlu, apalagi dengan tuntutan zaman yang semakin tinggi.
“Sekarang sudah online, tak ada lagi negosiasi (cincai-cincai), semuanya lewat komputer, bayark ke bank. Tak ada lagi bolak balik kayak dulu yang sampai ada yang tak tahu apa akunnya,” paparnya.
Memang perubahan katanya selalu menimbulkan resistensi. Saat nilai UWTO baru keluar, kehebohan terjadi dimana-mana.
“Disamping kami harus layani media, ada juga spanduk-spanduk. Belum lagi ada demo yang ngaku demo karena dikasih uang,” celetuk Hatanto lagi.
Makanya menghadapi berbagai macam gempuran, Hatanto memilih untuk mengalah daripada harus berpolemik lebih panjang lagi.
“Tapi saya sebagai profesional memandang, revisi tarif UWTO itu salah. Karena KSB dan rumah di Sukajadi sama saja nilai UWTONya, jadi tak ada azas keadilan,” ungkapnya.
Jadi untuk saat ini hingga berakhirnya masa jabatannya, ia dan jajaran deputi lainnya ingin mengembangkan sistem online baik di perizinan lahan, pelabuhan, dan bandara.
“Contohnya di pelabuhan. Dengan host to host berlaku September 2016, pemasukan 2016 menjadi Rp 370 miliar jauh meningkat dibanding sebelumnya yang hanya dapat Rp 210 miliar,” terangnya lagi.
Selain mengembangkan sistem online, pelabuhan dan bandara akan ditenderkan untuk dibuat lebih modern.
Untuk masyarakat dan pengusaha, ia menyarankan agar semuanya mengikuti aturan main yang berlaku saat ini.”Ya tinggal ikuti aturan mainnya saja, jika ikuti peraturan A, maka dapatnya ya A,” tegasnya.
Meskipun sudah berupaya untuk melakukan perubahan, Hatanto tetap masih bingung daam menyelesaikan persoalan lahan di Batam.
Banyaknya lahan terlantar membuat pembangunan ekonomi Batam benar-benar mandek sampai ke akar-akarnya.
“Kami secepatanya ingin selesaikan ini, tapi urusan tanah tak kelar-kelar,” jelasnya.
Makanya BP Batam mendorong pencabutan lahan terlantar untuk memberikan efek jera.”Mau membangun lagi, ya saya cabut dulu. Kan kalau sudah dibangun yang untung juga Batam,” katanya lagi.
Satu hal lagi terang Hatanto, BP Batam akan terus fokus datangkan industri berteknologi tinggi ke Batam. Karena ia meyakini industri seperti ini bisa bertahan lebih lama dan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.
“Sekarang bagaimana dorong atau tarik kembali industri besar,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pimred Batam Pos, Muhammad Ikbal juga menyampaikan masukan kepada Hatanto. Ia menyampaikan bahwa media dan BP Batam memiliki tujuan yang sama, yakni memajukan Batam. Namun terkadang caranya berbeda. Makanya dalam acara silaturahmi ini mudah-mudahan bisa dicapai kata tengah untuk mewujudkan satu visi dan misi.
“Kami dari media lebih kepada mengkritik kebijakan, bukan personal. Jika kepada personal, itu merupakan pelanggaran,” terangnya.
Ia meminta kepada BP Batam agar terus meningkatkan pelayanan khususnya terkait perizinan dokumen Izin Peralihan Hak (IPH).
“Contoh dulu IPH. Media sebagai entitas bisnis merasakan dampaknya. Efeknya kemana-mana, kami dari media hanya sampaikan aspirasi dari pengusaha dan masyarakat saja,” terangnya lagi.
Ikbal juga berharap agar Kepala BP Batam tidak menjaga jarak lagi dengan masyarakat Batam.
“Jika diundang tetap datang, karena BP Batam juga bagian dari masyarakat. Menurut saya itu penting,” katanya.
Memang kata Ikbal jika terlalu dekat, mungkin akan terjadi praktek KKN. Namun ia yakin dengan pengalaman yang dimiliki Hatanto dan rekan-rekannya bisa mengatasi hal tersebut.
“Menurut saya, bapak-bapak dengan pengalaman luar biasa pasti bisa. Yang penting tetap bisa menjaga silaturahmi,” pungkasnya. (RIFKI SETIAWAN LUBIS, SEKUPANG)