ilustrasi F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Kalangan pengusaha mulai khawatir dengan dampak kelesuan ekonomi global yang mendera Batam. Imbasnya semakin diperparah dengan banyaknya faktor internal yang menghambat investasi di Batam.

“Saya lahir dan besar di Batam dan punya perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi minyak dan gas. Dan saya tahu mengapa di Batam pekerjaan jatuh sejatuhnya,” kata salah satu pengusaha fabrikasi migas di Batam yang bernaung di bawah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Shanti Febri, Jumat (30/6).

Faktor pertama katanya terlalu banyak aksi demonstrasi pekerja di Batam, terutama saat kenaikan UMK.

“Sehingga banyak terjadi hari libur yang tidak tentu waktunya. Hal tersebut sangat menghambat produktivitas,” jelasnya.

Kemudian ia juga menyorot kelompok pemuda yang kerap melobi pekerjaan di suatu perusahaan, meskipun tidak memiliki skill yang mumpuni.

“Hal ini sangat mengganggu, karena perusahaan pastinya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang baik,” ungkapnya.

Permasalahan berikutnya adalah birokrasi pemerintah yang terlalu berbelit.

“Saya terkadang masih bingung ini perannya siapa, terutama soal tarif,” katanya lagi.

Soal tarif yang terkadang memberatkan bagi pengusaha migas adalah ketika ingin memasukkan proyek di Batam, terutama di bidang kemaritiman.

“Untuk proyek minyak dan gas seperti module itu kebanyakan akan menggunakan jasa kemaritiman karena berhubungan dengan loadout,” terangnya.

Berikutnya adalah nilai Upah Minimal Kerja (UMK) yang terlalu tinggi terutama di bidang upah sektoral.

Menurut Shanty, Batam tidak bisa lagi membandingkan UMK dengan daerah Indonesia lain, namun sudah harus melihat kepada dunia internasional.

“Perbandingannya dengan Malaysia, Vietnam dan SIngapura. Di Singapura sendiri sudah banyak mengambil buruh dari CHina, Bangladesh, India dan lainnya tentu saja dengan gaji yang pas,” terangnya.

Shanty melihat harus ada penyesuaian terhadap keadaan ekonomi Batam saat ini yang terimbas kelesuan ekonomi global.

Dan terakhir banyaknya proyek pemerintah yang diberikan kepada kontraktor di luar Batam.

“Padahal tanpa disadari, banyak kontraktor di Batam lebih bonafit. Proyek pemerintah pun terkadang mengkhawatirkan dari sisi pembayaran,” ungkapnya.

Shanti mengaku sangat terpukul atas kondisi ekonomi saat ini. Ia telah banyak memutus kontrak karyawannya secara terpaksa.

“Dulu karyawan saya bisa 500 orang, sekarang 100 orang juga gak ada. Semoga Walikota Batam bisa beremuk bagaimana atasi masalah ini,” terangnya.

Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk juga mengingatkan kepada pemerintah daerah baik BP Batam maupun Pemko Batam untuk mengevaluasi semua kebijakan yang dianggap merugikan.

“Peraturan dan birokrasi yang menghambat dan memberatkan dunia usaha harus diberikan solusi, jangan diberatkan lagi. Kasih insentif dong,” terangnya.

Ia mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sudah meminta agar segala macam kebijakan harus berdampak positif pada masyarakat luas.

“Sebaliknya jika ada kebijakan yang justru membuat ekonomi dan dunia usaha menurun serta masyarakat tambah susah, maka dipastikan itu bukan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.(leo)

Respon Anda?

komentar