batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mendesak Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri untuk menggenjot nilai pendapatan asli daerah. Langkah tersebut harus dilakukan untuk mencegah terjadi defisit anggaran tahun. Menurut Gubernur setidaknya adalah untuk meminimalisir terjadinya rasionaliasi kegiatan.
“Dari laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri, PAD Kepri mengalami peningkatan sekitar Rp 80 miliar. Meskipun demikian, banyak kebutuhan mendesak yang harus kita penuhi,” ujar Gubernur menjawab pertanyaan media di Gedung Daerah, Tanjungpinang belum lama ini.
Sebagai langkah antisipasi, dirinya sudah meminta masing-masing kepala OPD untuk memilih kegiatan-kegiatan yang tidak begitu mendesak. Sehingga pelaksanaanya bisa tunda tahun depan. Ditegaskannya, saat ini BP2RD Kepri tengah berupaya untuk menutupi kekurangan yang ada. Ia berharap tidak terjadi rasionaliasi, sehingga rencana pembangunan dapat terlaksana.
“Masing-masing OPD sudah membuat komitmen untuk mempercepat kegiatan fisik. Kesepakatan ini akan terus kita evaluasi secara berkala. Apakah sesuai rencana atau tidak,” tegas Gubernur.
Seperti diketahui, Tahun Anggaran (TA) 2017 ini, Pemprov Kepri masih belum bisa lepas dari persoalan defisit anggaran. Bahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri harus melakukan rasionalisasi dari kegiatan fisik sekitar Rp 140 miliar. Meskipun demikian, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemprov Kepri, Naharuddin mengkalaim pendapatan Pemprov Kepri terjadi peningkatan sekitar Rp 80 miliar. (jpg)