ilustrasi

Kenaikan tarif uang wajib tahunan otorita (UWTO) sebesar 4 persen setiap tahunnya dinilai memberatkan pengusaha. Kebijakan ini dikhawatirkan akan menghambat laju investasi di Pulau Batam.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, mengatakan mestinya Badan Pengusahaan (BP) Batam membuat kebijakan yang memudahkan dan meringankan sektor usaha. Mengingat, tugas utama BP Batam adalah menarik investor dan membantu pengusaha lokal maupun asing agar bisa menjalankan usahanya dengan baik.

“Karena kami semua bayar pajak ke negara dari semua keuntungan kami. Kalau kami bangkrut, apa BP Batam hanya mau mengandalkan pemasukan dari UWTO untuk bertahan dan bayar gaji,” kata Cahya, Minggu (2/7).

Menurut Cahya, membaiknya iklim investasi akan membawa efek domino yang cukup luas. Sektor industri akan bangkit sehingga lapangan kerja akan terbuka lebar. Hasilnya, roda perekonomian akan terus bergerak dan masyarakat akan sejahtera.

Ia juga mengaku heran dengan beberapa perubahan yang tercantum dalam perka itu, yang oleh pihak BP Batam disebut merupakan arahan pemerintah pusat. Seperti, persentase kenaikan tarif alokasi lahan untuk periode bulan Mei tahun 2022 dan seterusnya yang ditetapkan sebesar 4 persen per tahun.

“Menurut saya ini kebijakan Kepala BP Batam, bukan arahan pusat,” ujar dia.

Cahya juga menyayangkan sikap BP Batam yang terkesan merahasiakan perubahan tarif UWTO yang tertuang dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 9 Tahun 2017. Padahal, keputusan itu menyangkut besaran tarif yang dikenakan pada masyarakat dan resmi dikutip oleh negara.

“Kok ini seperti main kucing-kucingan, pengusaha dan masyarakat tidak tahu, padahal Perka sudah di-sign 19 Mei lalu dan sudah diberlakukan,” kata Cahya.

Selain perka baru yang tak diumumkan, Cahya juga mengkritisi besaran kenaikan tarif UWTO yang diberlakukan BP selama ini. Pasalnya, berdasarkan aduan para pengusaha yang membayar UWTO, besaran kenaikan tarif sudah melebihi batasan rujukan dari Dewan Kawasan (DK) Batam yang dipatok pada kisaran antara 100 hingga 150 persen jika dibandingkan dengan tarif awal.

Meskipun beberapa tarif dalam Perka 9/2017 turun hingga 30 persen dari Perka 1/2017 turun, namun jika dibandingkan dengan tarif awal, tarif terbaru UWTO memang ada yang naik hingga lebih 200 persen. Misalnya tarif UWTO lahan baru untuk keperluan komersial di kawasan Nagoya. Sebelum direvisi, tarif UWTO-nya Rp 93.250 per meter persegi. Namun dalam Perka Nomor 9 Tahun 2017, tarifnya menjadi Rp 330.000 per meter persegi atau naik 253,8 persen.

Contoh lainnya UWTO lahan baru untuk pariwisata di Nagoya. Jika sebelumnya hanya Rp 36.250 per meter persegi, saat ini tarifnya menjadi Rp 102.800 atau naik 183,5 persen.

“Data yang ada di teman-teman pengusaha, tarif lama dan tarif sekarang naiknya bukan 100-150 persen lagi, tapi sampai 200-300 persen,” bebernya.

Karena itu, Cahya meminta BP Batam agar lebih transparan terkait kenaikan tarif tersebut. “Ini yang saya bilang perlunya transparansi, agar masyarakat yang harus bayar mengetahui dengan jelas,” kata dia.

Erwin, seorang pengusaha di Batam, mengatakan tarif UWTO yang terus berubah membingungkan investor. Orang asing, kata dia, terbiasa dengan sistem dan kebijakan yang pasti dan terukur. Kepastian itulah yang jadi dasar menyusun rencana usaha.

“Sewa tanah itu hal yang sangat penting. Lha kalau ini nggak ada kepastian, investor asing tidak akan ada yang masuk,” katanya.

BP Batam, menurut Erwin, mestinya mematok persentase kenaikan UWTO dalam periode tertentu secara konsisten. Misalnya, setiap perpanjangan 20 tahun dan 30 tahun.

“Kebijakan itu harus diumumkan terbuka, dan jangan berubah-ubah di tengah jalan, meskipun ada pergantian pimpinan,” ujarnya.

Jangan sampai, kata dia, ada investor yang sudah tanam modal besar dan membuat rencana usaha berdasar tarif sewa lahan yang ada, namun merasa dirugikan karena tiba-tiba tarif sewa lahan berubah.

“Kalau tarif sewa lahan mendadak berubah otomatis perhitungan biaya usaha juga berubah. Kalau seperti ini ya nggak akan ada yang mau berusaha di sini,” katanya.

Masalah UWTO bagi investor, kata dia, bukan soal beeapa besar tarifnya, tapi soal konsistensi pemerintah atas kebijakan yang sudah dibuat.

“Kalau tarif dianggap kemahalan, mereka nggak akan investasi di sini dan cari lokasi lain. Bagi yang sanggup membayar tarif lahan yang ada, mereka akan buka usaha tapi kebijakan tarif jangan berubah, harus konsisten,” katanya. (rna)

Respon Anda?

komentar