batampos.co.id – Peraihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov Kepri yang ke-tujuh kali, nyatanya menyisakan peningkatan temuan dalam laporannya. Pada paripurna Laporan Akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap hasil pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), disebutkan peningkatan temuan dari tahun ke tahun seakan menjadi tren dari pemprov Kepri.
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyampaikan, ada ya beberapa catatan penting yang disampaikan DPRD pada paripurna kemarin. Semestinya diperbaiki dan tidak lagi terjadi kembali di masa mendatang.
Sementara itu, Ketua Pansus pembahasan LHP BPK-RI, Ruslan Kasbulatov menambahkan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan di lingkungan Pemprov Kepri juga mengalami penurunan. Karena, BPK RI banyak menemukan penyimpanhan terhadap Undang-undang, pengolahan hibah, persediaan aset dan lain-lain.
Ruslan juga menyampaikan adanya salah satu temuan yang masih terjadi dalam penganggaran. Yakni masih adanya penyimpanhan dalam penggunaan hibah dan aset. Padahal telah terdapat peraturan perundang-undangan yang jelas terhadap penganggaran hibah dan aset tersebut.
Beberapa temuan pun turut menimbulkan potensi hilang sampai dengan bersengketanya aset pemprov Kepri.
Untuk itu, lanjut Ruslan, pemerintah provinsi diminta meningkatkan kinerja dengan baik. Khusuanya dalam masalah penganggaran.
Ruslan juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh pansus. Yang meminta gubernur untuk memberikan teguran secara tegas bahkan memberikan sanksi hingga pencopotan jabatan untuk sejumlah kepala OPD yang mendapatkan catatan serius dari BPK RI.
Gubernur juga diharapkan meningkatkan penhelolaan dana hibah dan Bantuan Sosial, yang dirasa jauh dari kekurangan. Rekomendasi lainnya yakni berkenaan dengan penerapan sistem pajak online. Serta mendesak masing-masing OPD untuk mengembalikan anggaran dari penyimpangan dan catatan yang diberikan BPK RI ke kas daerah. (aya)