batampos.co.id – Kelesuan ekonomi Batam dan Kepri mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, secara khusus mengundang Gubernur Kepri Nurdin Basirun ke Jakarta untuk membahas persoalan ini, Selasa (4/7).
Rapat yang digelar di ruang kerja Luhut itu juga dihadiri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur. Selain itu, selama rapat Luhut juga berkomunikasi dengan menteri terkait untuk mencari solusi atas kelesuan ekonomi di Kepri, khususnya Batam.
“Kami membahas pemulihan ekonomi Kepri. Pusat harus mengambil langkah yang tepat,” kata Nurdin usai pertemuan, Selasa (4/7) siang.
Banyak usulan yang disampaikan Nurdin pada kesempatan itu. Misalnya soal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Bintan Karimun. Untuk Natuna, Anambas dan Lingga, Nurdin meminta agar segera diberikan KEK Pariwisata.
Bagi Nurdin, dibentuknya KEK di daerah-daerah tersebut akan mendorong dan memicu pergerakan ekonomi yang cepat. Nurdin ingin keunggulan tiap daerah dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Kita tidak boleh bertumpu pada satu sektor dan satu daerah saja,” kata Nurdin.
Karena jika satu sektor ambruk, maka akan mempengaruhi ekonomi secara menyeluruh di Kepri. Untuk itu Nurdin sudah mengajukan usulan pemanfaatan keunggulan tiap kabupaten kota.
Pada kesempatan itu, Asman, sebagai Menteri dari Kepri, menurut Nurdin juga memberikan sejumlah usulan kongkret. Nurdin menilai Asman serius memikirkan pemulihan ekonomi di Kepri dan Batam.
Dalam berbagai kesempatan, sejumlah pengusaha Kepri memang menyampaikan keluhan lesunya perekonomian Kepri dan Batam kepada Asman. Karena itu, mantan Wakil Wali Kota Batam ini juga sudah menyiapkan berbagai langkah untuk pemulihan itu.
Tak hanya Asman, dalam beberapa kali kunjungannya ke Kepri, Luhut pun selalu mendapat keluhan yang sama dari sejumlah pengusaha. Karena itu, Luhut memiliki komitmen untuk mencarikan solusi pemulihan ekonomi Kepri, khususnya di sektor maritim.
Usai menghadiri pertemuan dengan Luhut dan Asman, Nurdin langsung mengumpulkan sejumlah OPD terkait di Istana Kota Piring, Dompak, Selasa (4/7) malam. Gubernur sendiri ke Jakarta Selasa pagi dan kembali lagi malamnya ke Tanjungpinang untuk rapat dengan OPD terkait.
Langkah-langkah untuk pemulihan kembali dibahas pada pertemuan yang berlangsung hingga larut malam itu. Kamis ini, di Jakarta, juga akan dilakukan pembahasan lanjutan. Dalam kesempatan itu, Nurdin juga melakukan pembahasan APBD Perubahan dan APBD 2018. Nurdin juga membahas kesiapan kafilah Kepri untuk mengikuti STQ Nasional ke-24 di Tarakan, Kalimantan Utara.
Nurdin sendiri dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan kondisi ekonomi Kepri kepada Presiden Joko Widodo. Terakhir, saat di Natuna, Nurdin menyampaikan hal yang sama.
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas akhir Maret lalu menginginkan Kepri memberi konsentrasi penuh terhadap pengembangan setiap pulau. Harus ada konsentrasi pengembangan gugus pulau besar seperti Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Bintan, Batam, dan Tanjungpinang.
“Kalau lebih fokus, perekonomian lebih cepat tumbuh dan lapangan kerja lebih banyak lagi,” kata Presiden saat itu.
Tentang konsentrasi pengembangan gugus pulau, Presiden mencontohkan Kepulauan Natuna bisa difokuskan pada sentra industri kelautan dan perikanan serta migas. Contoh lain, Presiden sampaikan gugus pulau lain seperti Karimun bisa dikembangkan menjadi sentra industri manufaktur.
Sementara di Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam juga menggagas pembentukan tim ekonomi. Tim ini diharapkan mampu mencari sejumlah solusi untuk membawa Batam keluar dari keterpurukan ekonomi saat ini.
“Nanti ada pertemuan kembali,” kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, di kantornya usai bertemu Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, Selasa (4/7).
Rudi mengatakan, rencana pembentukan tim bersama ini merupakan bentuk keprihatinan BP Batam dan Pemko Batam atas kondisi ekonomi Batam saat ini. Selain BP dan Pemko Batam, tim ini nantinya akan melibatkan sejumlah pihak yang membidangi ekonomi.
Dalam pertemuan singkat kemarin, kata Rudi, hanya membahas rencana awal pemmbentukan tim ekonomi bersama. Pada pertemuan berikutnya, akan diundang pihak-pihak dari asosiasi pengusaha, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan lainnya.
“Termasuk Bank Indonesia, semua lah,” ucapnya.
Menurut Rudi, persoalan ekonomi yang akan ditangani tim bersama ini nantinya merupakan ekonomi global dan makro. Bukan hanya membahas persoalan yang terkait dengan BP Batam atau Pemko Batam saja.
Misalnya terkait masalah penerbitan izin peralihan hak (IPH) di BP Batam yang belakangan tersendat dan berdampak pada pendapatan Pemko Batam melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Ekonomi tak hanya terkait IPH, semuanya. Kita ingin bandingkan secara keseluruhan, tak hanya BPHTB saja. Semua,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang turut serta ikut dalam pertemuan tersebut menyampaikan hal serupa. Menurutnya, ada keprihatinan bersama BP Batam dan Pemko Batam terkait ekonomi saat ini.
“Makanya perlu dibangun langkah bersama mencoba mengatasi stagnan yang ada. Pada pembicaraan kita tadi, ternyata ini tak hanya Batam tapi Indonesia juga,” katanya.
Untuk itu, kata Amsakar, perlu pemikiran bersama. Sehingga roda ekonomi Batam terus bergerak. Sektor industri di Batam yang pernah menjadi primadona di dalam negeri juga kembali bergairah.
“Bagaimana agar pariwisata baik, shipyard ramai lagi,” imbuhnya.
Amsakar membantah jika dalam pertemuan yang digelar tertutup itu ada pembahasan lain. Misalnya terkait masalah hubungan BP Batam dan Pemko Batam yang selama ini dinilai renggang.
“Cerita ringan sebenarnya, tak bahas yang soal angka berapa atau investor berapa,” kata Amsakar. (cr13/bni)