batampos.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Lingga Riono mengatakan telah terbentuk panitia khusus (pansus) untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD tahun 2016. Pansus ini diisi oleh seluruh fraksi dengan diketuai Sui Hok dan tiga pimpinan Dewan sebagai koordinator.
“Pansus ini nanti memproses laporan pertanggungjawaban APBD 2016 sebagai pintu masuk pembahasan APBD Perubahan,” ujar Riono di Jago, Selasa (4/7) pagi.
Lebih lanjut Riono menambahkan, pansus tersebut saat ini dalam tahap pembahasan dan selanjutnya akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya pansus menggelar rapat dengar pendapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Riono memperkirakan pembahasan APBD Perubahan akan sedikit telat akibat laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 baru diterima mereka pada pertengahan Juni. Sehingga pembahasan APBD Perubahan diperkirakan sedikit terlambat.
Selain itu, pada APBD Perubahan tahun ini, Riono memperkirakan akan terjadi pemangkasan anggaran sekitar 3 persin sampai 5 persen. Hal ini dikarenakan ada isu yang menyatakan terjadinya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) pada angka 3 sampai 5 persen.
“Namun kami berharap kepada pusat agar Pemkab Lingga tidak mendapat pemangkasan DBH,” kata Riono.
Alasan Riono agar Pemkab Lingga tidak mendapat potongan karena Bunda Tanah Melayu salah satu daerah di Provinsi Kepri yang memiliki APBD paling rendah yakni sebesar Rp 754 milyar. Selain itu, Kabupaten Lingga adalah salah satu daerah perbatasan yang membutuhkan bantuan dan perhatian khusus.
“APBN Perubahan diperkirakan akan sah-kan pada 28 Juli. Yah setelah itu baru APBD Perubahan Lingga mungkin dapat di sah-kan,” tutup Riono. (wsa)