Iklan
batampos.co.id – Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Tanjungpinang, Endri Sanopaka menilai Stagnannya pelaksaan APBD Kepri 2017 menunjukan kapasitas Gubernur Kepri, Nurdin Basirun belum teruji. Bahkan sekarang ini menimbulkan sejumlah persoalan, baik diinternal Pemprov Kepri maupun ditengah-tengah masyarakat.
“Tidak stabilnya pelaksanaan APBD 2017 ini adalah bentuk ketidakmampuan Gubernur. Artinya belum bisa menggerakan bawahannya. Percuma ada rapat koordinasi, akan tetapi tetap tidak memberikan pengaruh,” ujar Endri Sanopaka menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (4/7) di Tanjungpinang.
Menurut Endri, Gubernur saat ini hanya bisa bisa berkoar dengan mengancam kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Kepri. Masih kata Endri, jalan ditempatnya APBD Kepri yang sudah memasuki triwulan ketiga ini tidak bisa hanya OPD yang disalahkan. Pada penilaiannya, ada perencanaan yang salah sejak awal dalam penyusunan APBD 2017 lalu.
“Sekarang ini sepertinya ada ketakutan dari masing-masing OPD. Apalagi desas-desus akan terjadinya defisit anggaran semakin berhembus kencang. Bisa-bisa pembangunan baru berjalan setelah APBD Perubahan,” paparnya.
Dijelaskannya, kenapa dirinya mengatakan. Karena sekarang ini, setiap OPD lagi disibukan melakukan rasionaliasi kegiatan. Konsekuensi apabila terus dipaksakan, akan timbulnya beban utang. Disebutkannya, ada kesalahan yang cukup fatal dibuat oleh Pemprov Kepri saat ini. Yakni perencaaan kegiatan atau lebih dikenal dengan istilah Detail Engineering Design (DED) disejalankan dengan pelaksanaan fisiknya.
“Etisnya untuk pembangunan 2017 ini, DED-nya sudah rampung pada APBD Perubahan 2016 lalu. Persoalan ini tentu menjadi faktor penghambat pergerakan APBD ditengah masyarakat,” paparnya lagi.
Dikatakannya juga, Gubernur sebagai kepala daerah hanya melemparkan beban ini kepada seoarang Sekretaris Daerah (Sekda). Ditegaskan Endri, ditengah kelesuan ekonomi sekarang ini, APBD harusnya menjadi napas bagi bergerak roda perekonomian di Kepri. Karena sudah pasti, mengalirnya APBD akan turut mempengaruhi sektor swasta lainnya.
“Yang kita khawatirkan adalah tidak terserapnya dengan baik anggaran tahun ini. Apalagi belum lama ini, Badan Pusat Statisk (BPS) Kepri sudah mengeluarkan pernyataan, bahwa angka pertumbuhan ekonomi Kepri hanya 2 persen,” jelasnya.
Ditambahkannya, stagnannya APBD Kepri tentunya berbanding terbalik dengan APBD Kepri yang disahkan senilai Rp3,3 triliun. Sehingga boleh dikatakan, nilai nominal APBD Kepri hanya diatas kertas. Sedangkan kenyataannya tidak ada. Menyiasati yang terjadi sekarang ini, daerah harus kreatif dalam meningkatan pendapatan.
“Selama kita masih bergantung dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Maka APBD Kepri tidak akan pernah mulus pelaksanaanya. Melalui APBD kita juga bisa membuka lapangan pekerjaanya, meskipun sifatnya sementara,” tutup Endri Sanopaka.
Sebelumnya, Kepala Biro Layanan dan Pengadaan Pemprov Kepri, Misbardi mengatakan sebanyak 485 paket kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah tayang di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup). Akan tetapi belum semuanya masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dari jumlah tersebut baru 220 kegiatan yang sudah selesai dilelang.(jpg)