batampos.co.id – Batam masih punya harapan untuk kembali berjaya. Krisis global yang berimbas lesunya perekonomian Batam diyakini pasti berlalu.

Optimisme tersebut disampaikan oleh Deputi V Badan Pengusahaan (BP) Batam, Gusmardi Bustami.

“Seperti yang sudah diberitakan media sebelumnya ketika Lion Air akan perluas hanggarnya, dua perusahaan lagi akan masuk,” jelas Gusmardi, belum lama ini.

Ia mengatakan kedua perusahaan tersebut bergerak di bidang elektronik. “Satu perusahaan bergerak di bidang pembuatan motor listrik,” jelasnya.

Ia yakin situasi ekonomi lemah saat ini akan segera pulih kembali. “Kalau pasarnya ada, investor pasti akan kembali lagi,” tuturnya.

Ia mengakui Batam memang sangat tergantung dengan ekonomi dunia. “Kalau ekonomi dunia sakit, ya Batam ikutan sakit,” ujarnya.

Sedangkan Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianto menuturkan ekonomi Batam lesu karena sepi order dari luar negeri.

Sehingga langkah pemerintah yang mau menggalakkan industri dalam negeri sangat diapresiasi sekali.

“Kita tak bisa andalin impor, makanya harus cinta produk dalam negeri,” ungkapnya.

Makanya kebijakan pembatasan impor dianggap merupakan langkah relevan.

Impor terbesar Batam itu pertama minyak dan kedua itu smartphone,” jelasnya.

Sedangkan saat ini, industri smartphone tengah berjalan di Batam, dimana produksinya ada di Sat NusaPersada.

Produknya akan dipasarkan di dalam wilayah pabean Indonesia sehingga diharapkan ada perbaikan ekonomi dalam waktu dekat.

“Yang terpenting bagi industri manufaktur itu adalah just in time atau tepat waktu, kalau tidak bisa terganggu prosesnya,” jelasnya.

ilustrasi

Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto juga mengutarakan nada optimis terkait perkembangan investasi di Batam. Katanya bandara Hang Nadim akan segera berbenah.

Pertumbuhan penumpang yang tumbuh hingga 6,7 persen pertahun membuat pelayanan harus ditingkatkan. Badan Pengusahaan (BP) Batam memprediksi dana yang diperlukan untuk merenovasi Hang Nadim sekitar 448 juta dolar Amerika.

“448 juta dolar itu diperlukan untuk membangun terminal dua, perbaikan dan perluasan terminal satu dan pembangunan terminal kargo,” ujarnya.

Terminal satu Hang Nadim sebenanya hanya mampu menampung 5,1 juta penumpang. Namun pada tahun 2016, jumlah tersebut meningkat terus menjadi 6,1 juta penumpang.

“Batam memang disiapkan jadi basis industri berteknologi tinggi, namun pemerintah tak punya uang. Dengan skema Kerjasama Pengusaha Dengan Badan Usaha (KPBU), makanya untuk membangun bandara akan dilakukan proses tender dan mencari investor sekaligus operator nantinya,” tambah Dendi.

Tender untuk merenovasi Hang Nadim akan melibatkan stakeholder internasional dan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Dendi kemudian mengungkapkan sudah ada enam pihak yang menyatakan ketertarikan untuk mengikutinya yakni Incheon Airport Korea, GMR Airport, GVK, Vinci, Mitsui Japan dan Angkasa Pura 2.

Nantinya sebagai pengelola, BP Batam akan menerapkan sistem kerjasama operasi (KSO), sama seperti yang dilakukan di Pelabuhan Kabil dan sejumlah pelabuhan lainnya.

“Kita tak akan ikat kontrak dalam jangka panjang, karena nanti bisa di mereka semua,” imbuhnya.

Investor di bandara seperti Garuda Maintenance Facility kata Eko akan terus dijaga karena industri berteknologi tinggi seperti ini bisa memberikan gaji dua hingga tiga kali lipat di atas Upah Minimum Regional.

“Kita akan cari industri yang bisa menggaji diatas UMR. Coba lihat di bandara, ada 1.100 pegawai dengan gaji diatas UMR dua atau tiga kali lipat. Apa pernah mereka berdemo,” ungkap Eko.

Lalu apa harapan investor. Mereka sangat berharap agar pemerintah mampu menciptakan iklim kondusif untuk investasi di Batam. Salah satunya terkait kepastian mengenai tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam.

“Kalau memang naik ya harus naik. Karena kurs Rupiah dan Dolar Amerika itu beda,” kata pemilik kawasan industri Latrade, Tanjunguncang, Mr Theo.

Ia menyarankan kenaikan UWTO harus ertahap. “Setahun atau tiga tahun sekali boleh naik,” imbuhnya.

Tapi jangan naik lebih dari 100 persen dalam sekali kenaikan. “Kalau 100 persen masih tahan lah,” ujarnya.

Tarif UWTO memang membutuhkan kepastian hukum. Pihak investor katanya dalam melakukan proses pematangan lahan membutuhkan waktu setahun hingga dua tahun.(leo)

Respon Anda?

komentar