batampos.co.id – Tim Verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pertemuan dengan ratusan masyarakat Pulau Jemaja. Pertemuan tersebut didampingi oleh Camat Jemaja Timur, Danramil, termasuk Danposal Letung, beberapa hari usai kejadian pembakaran alat berat.
Pertemuan tersebut belum ada keputusan resmi karena mereka hanya tim, sementara untuk pengambilan keputusan tetap berada di kementerian.
“Kami bukan mengambil keputusan, tetapi hasil verifikasi kami akan menjadi dasar menteri untuk membuat keputusan,” kata Dadang Suganda, Ketua tim verifikasi, Senin (10/7).
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diberikan waktu untuk menyampaikan pernyataan. Salah satu masyarakat, Eko mengatakan masyarakat menolak keberadaan PT Karimun Jemaja Jaya (KJJ) karena substansi yang berbeda. Selain itu, alasan masyarakat menolak karena pencemaran air minum, irigasi dan air laut dari dampak operasional KJJ yang akan menebang hutan. “Kami tidak ingin investasi berbasis konversi hutan. Selain itu, perizinan PT KJJ tak sesuai dengan aturan dan mekanisme,”ujarnya.
Menurutnya, ketika melakukan sidang amdal beberapa waktu lalu, masyarakat juga melakukan penolakan. Namun, penolakan tersebut tidak dihiraukan. Bahkan pemerintah berani merekomendasikan amdal tersebut. “Sudah jelas ada konflik di masyarakat, tetapi amdal tetap saja dikeluarkan. Tolong cabut perizinan PT KJJ,”tegasnya.
Tim verifikasi juga meminta masyarakat mengumpulkan dokumen penolakan. (sya)