ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

batampos.co.id – Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Raja Azmansyah memastikan terhitung tahun 2017 ini tak lagi ada pembayaran insentif dari sektor Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).

“Sudah tidak ada lagi, (ini) sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya, Rabu (12/7).

Menurutnya, tak hanya tahun ini rekomendasi BPK Perwakilan Kepri terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ini tidak akan dilakukan, pada tahun-tahun yang akan datang. “Iya betul,” ucapnya singkat.

Sebelumnya, walau mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2016, Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih mendapat catatan dan rekomendasi dari Badan Pengelola Keuangan (BPK). Salah satu rekomendasi BPK yakni meminta Pemko Batam agar menghentikan pemberian insentif atau upah pungut atas PPJU.

Apa itu upah pungut? Tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja. Insentif ini diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah.

Penetapan persentase besaran insentif diatur melalui keputusan Wali Kota yang diterbitkan per triwulan. Pemko mengatur besaran insentif pungutan sebesar 3,5 persen dari target kinerja yang terealisasi di setiap triwulan.

Lalu bagaimana jika pungutan tersebut tidak dilakukan Pemko. Akan tetapi mereka masih menerima insentif. Hal inilah yang menjadi temuan Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) Kepri pada laporan keuangan Pemko Batam tahun 2016.

Sejak tahun 2016, masyarakat Batam sudah langsung membayar pajak penerangan jalan umum (PPJU) ke PLN. Artinya self assesment, Pemko tak berperan aktif lagi memungut. Tapi kenyataannya, mereka masih menerima insentif PPJU mencapai Rp 4,7 miliar atau 3,5 persen dari total penerimaan PPJU Kota Batam tahun 2016 yang dibayarkan ke PLN.

“Insentif bagi pemungut pajak ini juga diatur pada UU 28 tahun 2009,” ujar Aman, anggota Komisi IV DPRD Batam.

Ia juga mempertanyakan kenapa insentif tersebut masih didapat Pemko Batam dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam. Sementara pajak PJU sendiri sudah dibayarkan masyarakat langsung ke PLN.

“Artinya tak ada peran Pemko,” ucapnya.

Selain itu, Aman juga menyanyangkan rekomendasi BPK kepada Wali Kota Batam agar kepala dinas BP2RD menghentikan pemberian insentif atas pajak PJU mulai bulan Mei 2017 ini.

“Kita tak tahu uang itu sudah kemana saja. Sementara insentif tahun 2016 yang sudah diterima Pemko perlakukan bagaimana, apakah dikembalikan,” sesalnya.

Bila melihat hasil audit BPK, Pemko Batam tak memiliki perikatan atau perjanjian kerja sama dengan PT Bright Batam terkait PPJU. Sementara selama tahun 2016, PLN Batam melakukan pendataan objek pajak yang baru, melaporkan dan memperhitungkan jumlah PPJU yang harus disetorkan ke kas Pemko Batam dikelola secara mandiri.

Selama tahun 2016, PLN Batam hanya menyampaikan surat hasil pungutan PPJU kepada Pemko Batam sebanyak dua kali yaitu September 2016 dengan nilai Rp 11,49 miliar dan Oktober Rp 11,1 miliar. BP2RD tidak memiliki data pelanggan yang up date sehingga mereka bersifat pasif, dengan demikian pelaksaan  pungutan PPJU murni dilakukan oleh PLN Batam.Sehingga pembayaran insentif pemungutan pajak PPJU tahun anggaran 2016 bagi pegawai BP2RD Kota Batam tidak sesuai dengan tujuan insentif pemungutan pajak daerah sebelumnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan daerah atas pembayaran insentif pemungutan pajak sebesar Rp 4.732.665.000. Kepala BP2RD Raja Azmansyah dalam laporan BPK menyatakan pembayaran insentif berpedoman kepada PP 69 Tahun 2010 dan perwako No 3 tahun 2011 yaitu tercapainya target penerimaan sesuai perda APBD Batam. Besaran ditetapkan dalam keputusan kepala daerah dengan berpedoman tidak melebihi enam kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Sementara BPK tak sependapat dengan tanggapan tersebut, karena berdasarkan PP tersebut pasal 3 ayat 1 disebutkan insentif diberikan kepada instasi pelaksana pemungut pajak dan retribusi. Dalam hal ini Pemko Batam tidak melakukan aktifitas pemungutan mulai dari pendataan, penetapan, pemungutan dan pengawasan atas realisasi PPJU PLN. Sehingga  ditegaskan tak berhak memperoleh insentif atas realisasi PPJU PLN Batam tersebut. (rng/cr13)

Respon Anda?

komentar