batampos.co.id – Kementerian Agama tahun ini juga melakukan penerimaan CPNS. Hanya saja kuota CPNS baru Kemenag hanya untuk formasi dosen. Itupun untuk dosen yang sangat kekurangan atau prioritas.
Menurut surat yang beredar, kuota CPNS baru yang disiapkan mencapai 1.000 kursi. Kuota itu nantinya disebar ke 71 unit perguruan tinggi di bawah Kemenag.
Ada 11 kampus yang mendapatkan alokasi CPNS baru sebanyak masing-masing 20 orang. Kampus lainnya mendapatkan kuota 15 orang dan paling sedikit 10 orang.
Sebelas kampus yang mendapatkan kuota 20 orang CPNS baru diantaranya UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, UIN Walisongo Semarang, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sementara itu IAIN Jember, IAIN Ponorogo, dan IAIN Tulungagung, masing-masing mendapatkan 15 kursi CPNS baru.
Masing-masing kampus diminta segera menetapkan formasi CPNS berdasarkan kuota yang ditetapkan. Batas waktunya hingga 13 Juli kemarin.
Berikutnya Kemenag bakal melayangkan permohonan pengesahan formasi dan kuota itu ke Kementerian PAN-RB.
Kepala Biro Informasi dan Humas Kemenag Mastuki mengatakan tahap yang berlangsung saat ini masih menentukan formasi.
Urusan kapan dibuka pe daftaran, jika sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN-RB. Nantinya Kemenag akan membentuk tim panitia seleksi sendiri.
Tim seleksi itu nantinya akan bekerja secara akuntabel. Masyarakat diminta tidak percaya terhadap informasi-informasi yang bisa meloloskan menjadi CPNS baru.
Beberapa tahun terakhir sejumlah PTN di bawah Kemenag merekrut pegawai tetap non PNS sendiri.
Sebab beberapa kampus yang berubah dari STAIN ke IAIN atau dari IAIN ke UIN, membutuhkan tambahan dosen baru. Sementara pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium CPNS baru.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, masyarakat harus bersabar sampai keluar informasi resmi dari mereka. Supaya tidak termakan kejahatan penipuan bermodus rekrutmen CPNS baru.
Saat ini rekrutmen CPNS baru yang sudah resmi adalah di Mahkamah Agung serta Kementerian Hukum dan HAM. Rencananya pendaftaran di keduanya dibuka 1-31 Agustus depan. (wan/jpnn)