batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri terkait pengembangan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri.
Beberapa yang prioritas yakni, pelebaran ruas jalan Laksamana Bintan dari Terowongan Pelita-Simpang Frengki yang diperkirakan butuh anggaran Rp 50 miliar, lanjutan ruas jalan yang sama yang membentang dari Simpang Frengki-depan Panasonic yang butuh anggaran setidaknya Rp 7 miliar. Hal lain yang diminta oleh Pemko Batam yakni mengawal pengadaan lima alat berat yang akan digunakan untuk mengatasi banjir di Batam.
“Soal jalan, kami minta provinsi juga harus masuk, supaya nyambung, jangan nanti masyarakat bertanya kenapa sebagiannya belum. Alat berat sudah ttidak bisa ditunda lagi, banjir satu jam saja tenggelam Batam ini,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi saat reses DPRD Kepri di Kantor Wali Kota, Kamis (13/7).
Ia berharap, lima alat berat dapat dianggarkan melalui APBD Perubahan. Kata Rudi, terkait hal ini ia telah menyurati Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan belum lama ini gubernur menyampaikan harapan yang sama dengan harapan pihak Pemko Batam. “Mudah-mudahan perubahan ini alatnya ada kata beliau (gubernur, red), dua hari lalu saat sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayan (RTRW),” terangnya.
Kepala Dinas Bina Marga Batam Yumasnur mengatakan, pengadaan alat sejatinya adalah solusi jangka pendek mengingat pembangunan drainase permanen yang butuh anggaran yang tak sedikit. “Misalkan ada banjir bisa langsung kita normalisasi, supaya airnya lancar mengalir. Kalau mau adakan long arm satu unit sekitar 2 miliar, amphibi 4 miliar lebih,” kata dia.
Ia memaparkan, titik banjir di Batam kini bertambah dari yang semula 58 titik kini menjadi 67 titik, kenyataan inilah yang mendasari pengadaan alat adalah hal yang mendesak untuk diadakan. “Titik yang sekarang, baru 22 titik yang tuntas ditangani, 4 masih proses, yang belum ditangani ada 41 titik,” paparnya.
Menyikapi harapan Pemko Batam, Ketua DPRD Batam Jumaga Nadeak mengatakan tak ada alasan pihaknya untuk tidak mendukung program pengembangan infrastruktur maupun penanganan banjir, apalagi program tersebut bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat.
“Tergantung bagaimana kita dudukkan ini,” kata dia. (cr13)