Selasa, 19 Maret 2024

Realisasi APBD 2016 Memprihatinkan

Berita Terkait

Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyaksikan penyerahan laporan pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda laporan pertanggungjawaban APBD 2017 di Kantor DPRD Kepri, Selasa (18/7). Foto: Humas DPRD Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mesti bekerja keras pada realisasi anggaran tahun ini. Pasalnya, dari catatan seluruh fraksi di DPRD Kepri, mayoritas bersuara bahwasanya realisasi APBD 2016 memprihatinkan.

Seperti yang disampaikan Taba Iskandar dari Fraksi Golkar. Menurut Taba, masih ada sejumlah pos anggaran yang tidak terserap maksimal.

“Hibah dari Rp 422 miliar hanya terealisasi Rp 419 miliar. Ini karena perumusan hibah yang tidak didasarkan capaian sebelumnya,” ungkap Taba pada sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Pelaksanaan APBD 2016 di Dompak, Selasa (18/7).

Menurut Taba, peruntukan hibah harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas dengan mekanisme peruntukan yang jelas pula. Sehingga serapan anggaran bisa dinikmati oleh banyak elemen masyarakat.

Pun alokasi belanja bantuan sosial alias bansos. Kata Taba, dari Rp 13,6 yang ditargetkan, masih ada sekitar Rp 100 juta yang gagal diserap. Hal ini yang kemudian oleh Fraksi Golkar diminta ada penjelasannya dari Pemprov Kepri. “Target kegiatan bansos belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Taba.

Hal yang sama diutarakan Asep Nurdin dari Fraksi Hanura Plus. Menurutnya, serapan anggaran adalah sesuatu yang tetap harus menjadi perhatian dari Pemprov Kepri. Kepala daerah, kata Asep, harus punya strategi khusus agar anggaran bisa terserap dan berdaya guna bagi kesejahteraan umum. “Realisasi program dan anggaran harus sesuai denganyang ditetapkan,” ujar Asep.

Sebelumnya, Gubernur Nurdin pernah menyebutkan untuk mempercepat proses kegiatan fisik agar lekas terserap pada tahun ini, dirinya sudah menekan para Kepala OPD Provinsi Kepri agar tidak menunda-nunda pekerjaannya. Bahkan, Gubernur juga sudah mengingatkan kepala OPD untuk menyelesaikannya dengan cepat. Sehingga, masyarakat bisa merasakan dampak dari pembangunan tersebut.

Mantan Bupati Karimun ini juga mengutarakan, agar keterlambatan APBD Kepri tahun 2017 menjadi pelajaran yang berarti. Sehingga tidak terulang pada tahun berikutnya.

“Oleh karena itu, saat ini kita juga sudah mulai membahas APBD-P. Nanti juga paralel dengan APBD 2018,” imbuh Gubernur.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau, TS Arif Fadillah menyebut, progres fisik dan administrasi penyerapan APBD Kepri 2017 triwulan pertama hanya 23,04 persen. Progres tersebut tergolong lambat, mengingat sudah akan masuk pada triwulan kedua, masih banyak proyek yang berada pada proses lelang. (aya)

Update