batampos.co.id – Konflik antara ojek online dan ojek pangkalan yang tak berkesudahan harus segera diatasi Pemko Batam. Pemko diminta harus memiliki langkah strategis, agar permasalahan ini tidak berkepanjangan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah mengatur semua ojek di Batam di bawah satu bendera Pemko Batam. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam pun diminta ikut berkontribusi dalam pengaturan ojek tersebut.
“Dari pada hanya bisnis gas, mending ini. Pemko buat juga aplikasi sendiri. Baik itu ojek pangkalan dan ojek online dijadikan anggota sehingga tak ada konflik lagi,” kata Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Rabu (19/7).
Keuntungan ini, disebut Nuryanto bukan hanya menjadi jalan tengah permasalahan kedua transportasi roda dua tersebut. Tetapi lebih kepada peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam sendiri.
Bayangkan, lanjut dia, jika satu kali menarik penumpang ojek online membayar sekian persen pada perusahaannya. Dan jika ini bisa diterapkan pemko dengan menjadikan puluhan ribu tukang ojek di Batam sebagai anggotanya, bisa dibayangkan sumber PAD yang masuk. Konflik internal antara tukang ojek pun bisa diminimalisir.
“Dari pada uang dibawa ke Jakarta (ke perusahaan ojek online). Mending kita sendiri yang kelola dan jelas masuk PAD. Pemko harus berfikir kesana, ini terobosan dan kita bisa mengambil celahnya ,” ucap Nuryanto.
Ditambahkan dia, penghentian ojek online dari pemko Batam bukanlah langkah yang bijaksana. Mengingat online dan ojek konvensional sama-sama belum diatur dalam regulasi, baik peraturan pusat maupun daerah.
“Saya tak sepakat dicabut izin. Kalau mau menghentikan online, hentikan juga konvensional, karena sama-sama belum ditur. Beda cerita dengan taksi online yang sudah ada peraturan menteri perhubungan,” tambahnya.
Pemko tak bisa menutup mata dengan perkembangan teknologi. Hampir semua kebutuhan diatur lewat aplikasi.
“Makanya kita usulkan pemko buat aplikasi. Kalau ini bisa dilaksanakan, kita dukung penuh,” ucap Nuryanto.
Bustamin, sekretaris Komisi III DPRD Batam meminta agar permasalahan transportasi online dan konvensional yang kerap terjadi di Batam tidak berimbas kepada kunjungan wisatawan. Semua pihak harus sama-sama menjaga, sehingga Batam masih tetap menjadi salah satu pilihan kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing.
“Kita harus sama-sama menjaga nama Batam. Disisi lain pemko harus tegas dan memiliki solusi,” harapnya. (rng)