Selasa, 19 Maret 2024

Setengah Triliun APBD Masuk Daftar Rasionalisasi

Berita Terkait

batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatatakan Pemerintah Provinis Kepri belum bisa berbuat banyak untuk mencegah terjadinya defisit anggaran tahun 2017 ini. Bahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri telah membintangi atau memberikan tanda khusus pada sejumlah kegiatan APBD tahun ini.

“TAPD sudah menandai puluhan kegiatan yang nilainya mencapai sekitar Rp 500 miliar. Kegiatan-kegiatan yang ditandai ini adalah calon-calon yang akan dikorbankan apabila terjadi defisit anggaran,” ujar Rudy Chua, Minggu (23/7) disela-sela meninjau korban ke bakaran di Lorong Teladan, Tanjungpinang.

Legislator dapil Tanjungpinang tersebut mengungkapkan, adapun target rasionalisasi yang sudah dipatok TAPD adalah sekitar Rp 180 miliar. Akan tetapi menjelang pembahasan APBD Perubahan 2017 ini, mereka baru mendapat sekitar Rp 140 miliar.

Menurut politisi Partai Hanura tersebut, semua anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri dipangkas rata 15 persen dari nilai anggaran yang mereka kelola. Akan tetapi kebijakan rasionaliasi juga menimbulkan persoalan lainnya. Lantaran rasionaliasi dilakukan pada kegiatan yang sudah berjalan.

“Kita khawatir dengan pemangkasan terhadap kegiatan yang sudah berjalan konsekuensinya sangat buruk. Karena menyangkut kualitas produk yang dihasilkan,” papar Rudy.

Masih kata Rudy, dana bantuan sosial (Bansos) juga menjadi korban rasionalisasi tahun ini. Dijelaskannya, persoalan rasionaliasi menjadi salah satu penyebab lambatnya progres kegiatan tahun ini. Apalagi dari sekian banyak paket kegiatan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) baru menerima sekitar 485 paket kegiatan.

“Dari jumlah tersebut baru sekitar 50 persen yang diproses lelang. Sedangkan sebagiannya lagi belum dilakukan pelelangan,” tegas Rudy.

Wakil rakyat yang sudah dua priode duduk di DPRD Kepri tersebut menjelaskan, pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada OPD yang menjadi mitra di Komisi II. Dikatakannya, pemaparan yang mereka terima adalah OPD merasa takut untuk menjalankan kegiatan.

“Karena mereka juga ditekan jangan sampai terjadi kewajiban kepada pihak ketiga pada tahun ini. Persoalan ini juga yang menjadi faktor lemahnya progres fisik,” tutup Rudy.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemprov Kepri, Naharuddin mengkalaim pendapatan Pemprov Kepri terjadi peningkatan sekitar Rp80 miliar. Meskipun demikian, Pemprov Kepri terpaksa melakukan rasionalisasi dari kegiatan fisik sekitar Rp 140 miliar.

“Dari hasil rapat TAPD dengan Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri, terjadi peningkatan pendapatan sekitar Rp 80 miliar,” ujar Naharuddin.

Menurut Nahar, terjadi rasionalisasi disebabkan adanya penambahan kebutuhan yang harus segera di penehui. Dijelaskannya, keperluan tersebut sekarang ini tidak masuk dalam susun APBD Kepri 2017. Disebutkannya, kebutuhan tersebut adalah untuk membayar biaya sertifikasi guru yang nilainya mencapai Rp 57 miliar. Selain itu ada juga kebutuhan tunjangan jabatan, karena terjadinya promosi jabatan.

“Pos-pos kebutuhan ini belum ada masuk dalam struktur APBD murni 2017. Tentu akan kita sesuaikan pada APBD Perubahan nanti,” papar Naharuddin.(jpg)

Update