Jumat, 29 Maret 2024

Aset Bintan di Tanjungpinang Harus Dipertegas Pencatatannya

Berita Terkait

Bekas akantor disnaker BIntan di Jalan MT Haryono Tanjungpinang. F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – DPRD dan Pemkab Bintan mengesahkan rancangan peraturan daerah (ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 dan ranperda pengelolaan barang daerah menjadi peraturan daerah (perda) saat paripurna di Kantor DPRD Bintan, Bintan Buyu, Selasa (25/7) siang.

Sebelum pengesahan, juru bicara pansus ranperda pengelolaan barang milik daerah, Raja Miskal menegaskan, aset Pemkab Bintan di Kota Tanjungpinang harus dipertegas. Pemkab Bintan diminta mencatat segala asetnya yang masih ada di Tanjungpinang.

“Aset mana saja yang telah diserahkan ke Pemko Tanjungpinang dan yang masih ada harus dipertahankan untuk pelayanan masyarakat,” kata politisi PKS Bintan ini.

Untuk aset yang sudah dibangun di atas lahan milik pihak ketiga, Raja Miskal meminta Pemkab Bintan menyelesaikannya segera. Penyelesaian harus dilakukan dengan pendekatan dan sesuai peaturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, juru bicara Pansus Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016, Fiven Sumanti mengatakan, realiasi APBD dari pendapatan sekitar Rp 1,4 triliun yakni belanja daerah sebesar Rp 927 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sekitar Rp 138 miliar.

Hanya, politisi Partai Golkar ini mengoreksi sumber pendapatan dari pusat dan provinsi masih sangat besar yakni sekitar 105, 2 persen. Karena itu, ia meminta agar Pemkab Bintan mencari sumber pendapatan lainnya dan menjemput bola anggaran yang ada di pemerintah pusat. “Realiasinya memang melampau target, tapi kenapa bisa laju pertumbuhan ekonomi menurun,” tukasnya.

Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam mengapresiasi kinerja pansus yang sudah merampungkan dua ranperda. Ranperda ini sebelumnya diajukan Pemkab Bintan untuk dibahas dan sekarang sudah disahkan menjadi perda. Mengenai berbagai koreksi, ia berjanji akan menindaklanjuti. “Mudah-mudahan perda yang sudah disahkan bisa diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat Bintan,” harapnya. (cr21)

Update