Jumat, 29 Maret 2024

Penyerapan APBN Baru 33,35 Persen

Berita Terkait

batampos.co.id – Kepala Kanwil Ditjen Perbedaharaan Kepri, Heru Pudya Nugroho mengatakan penyerapan APBN Tahun Anggaran (TA) 2017 di Provinsi Kepri masih belum maksimal. Pasalnya dari Rp 7,098 triliun, jumlah yang terserap adalah Rp 2,367 triliun atau sekitar 33,35 persen. Bahkan jumlah tersebut masih dibawah rata-rata nasional sebesar 33,52 persen.

“Seharusnya pada semester pertama TA 2017 ini berada di atas 40 persen secara keseluruhannya. Kenyataanya masih jauh di bawah jumlah tersebut,” ujar Heru Pudya Nugroho dalam siaran persnya di Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Kepri, Tanjungpinang, Rabu (26/7)

Dijelaskan Heru, kenapa pola penyerapan anggaran dianjurkan di atas 40 persen pada sementer pertama ini. Karena untuk menyiasati atau mengurangi menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun. Disebutkannya, untuk belanja barang masih berada di angka 30.98 persen atau Rp 892,307 miliar. Kemudian belanja modal sebesar 28.71 persen atau Rp 491,486 miliar. Selanjutnya adalah belanja bantuan sosial sebesar 9.29 persen atau Rp 542,875 juta. Menurut Heru, apabila dibandingkan periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya, penyerapan anggaran APBN di Provinsi Kepri untuk semester pertama mengalami penurunan sebesar 4.96 persen.

Ditinjau dari kategori wilayah/lokasi satuan kerja pusat dan perangkat daerah, penyerapan anggaran untuk belanja barang terendah ada pada satker Provinsi Kepulauan Riau, sebesar 25.46 persen dari pagunya. Sedangkan untuk belanja modal, penyerapan anggaran terendah disumbangkan oleh satuan kerja pusat dan perangkat daerah yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 3.83 persen. Sementara untuk belanja bantuan sosial, satuan kerja pusat dan perangkat daerah yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas belum merealisasikan anggaran sama sekali per 30 Juni 2017.

Menurut Heru, dari total alokasi dana APBN untuk Provinsi Kepri sebesar Rp 7,098 trilyun, terdapat 18.22 persen dana yang dialokasikan untuk membangun proyek strategis pemerintah di sektor infrastruktur. Capaian yang belum menggembirakan terdapat dalam kategori proyek strategis bandar udara. Karena realisasi anggarannya per 30 Juni 2017 ada di angka 17.55 persen. Persoalan ini disebabkan belum maksimalnya penyerapan anggaran untuk kegiatan pembangunan di Bandara Dabo, Bandara Letung, dan lanjutan pekerjaan tanah bandara di Tambelan.

“Untuk kategori proyek strategis sarana transportasi massal yang seharusnya berwujud perencanaan pembangunan Light Rapid Transit (LRT) di Kota Batam, kemungkinan tidak dapat direalisasikan di tahun 2017 ini. Karena masih perlu dilaksanakan kajian mengenai kemungkinan skema pembiayaan yang melibatkan swasta, penentuan titik-titik transit, dan jenis LRT yang paling tepat untuk Kota Batam,” jelasnya.

Selain itu, Heru juga menyebutkan untuk sektor jalan dan jembatan, khususnya terkait pembangunan flyover di Kota Batam, progress fisik pembangunan flyover simpang jam telah mencapai 59.36 persen dengan progress realisasi keuangan sebesar 66.15 persen. Proyek strategis tersebut ditargetkan selesai pada 31 Desember mendatang. Disamping itu, untuk sektor bendungan, pembangunan Bendungan Sei Gong di tahun 2017 berjalan cukup lancar, dengan progress pengerjaan fisik sebesar 45 persen. Target penyelesaian bendungan ini dipercepat menjadi bulan Juni 2018, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. (jpg)

Update