batampos.co.id – Perlambatan ekonomi global membuat penjualan rumah di Batam menurun. Jika sebelumnya penjualan mencapai 10 ribu unit per tahun, maka tahun ini diperkirakan hanya mencapai 7.000-8.000 unit saja.
“Karena daya beli masyarakat semakin menurun,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Achyar Arfan, Kamis (27/7).
Kondisi ini diperparah dengan naiknya tarif sewa lahan di Batam. Kenaikan itu otomatis membuat harga rumah ikut terkerek naik. Sehingga harga rumah semakin sulit dijangkau masyarakat.
“Harga lahan bisa mencapai Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per meter,” katanya.
Achyar mengapresiasi langkah Badan Pengusahaan (BP) Batam mempercepat proses penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Batam. Sebab dengan percepatan HPL itu, diharapkan akan semakin banyak investasi yang masuk ke Batam.
Sikap tegas BP Batam dalam pemanfaatan lahan tidur juga dinilai sebagai langkah positif bagi sektor properti. Sebab pertumbuhan investasi yang baik akan berdampak secara signifikan terhadap sektor properti.
“Jika properti bergerak, maka akan menarik 174 industri pendukung lainnya. Pemasukan pemerintah daerah dari Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ikut bergerak,” ungkapnya.
Meski penjualan rumah menurun, lanjut Achyar, para pengembang masih terus melakukan pembangunan perumahan. Tahun ini, seluruh pengembang di Batam akan membangun rumah sebanyak 10 ribu unit dengan kebutuhan lahan sekitar 300 hektare.
Angka penurunan penjualan properti versi REI Khusus Batam ini linier dengan data Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kepri. Berdasarkan catatan BI, penyaluran kredit konsumsi di Kepri secara umum masih tercatat melambat.
Pertumbuhan kredit konsumsi pada triwulan kedua tahun ini sebesar 7,38 persen(yoy) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya 9,12 persen (yoy). Kredit Pembelian Rumah (KPR) juga tercatat melambat di angka 7,62 persen (yoy), turun dari 9,45 persen. Begitu juga dengan Kredit Multiguna yang tercatat melambat 6,19 persen (yoy) dibanding triwulan sebelumnya 9,20 persen.
Sedangkan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Ok Simatupang, mengungkapkan saat ini banyak investor yang berminat berinvestasi di Batam. Namun rencana mereka umumnya sering terkendala masalah ketersediaan lahan.
Karena itu, kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BP Batam yang ingin mempercepat penerbitan HPL harus segera direalisasikan. “Kita ingin realisasinya cepat. Selain itu, tentunya penerbitan Izin Peralihan Hak (IPH) harus dipercepat karena merupakan dokumen penting,” harapnya. (leo)