batampos.co.id – Permasalahan terbesar dalam pengelolaan parkir adalah terjadinya kebocoran retribusi parkir. Akibatnya uang yang masuk ke kas daerah dari sektor parkir tidak sesuai potensi yang sebenarnya.

“Potensi pendapatan parkir di Banyak sangat banyak. Maka dari itu perlu dilakukan upaya terobosan agar potensi parkir itu tergarap maksimal,” ujar Anggota Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjuntak, Kamis (27/7).

Padahal berapa banyak titik parkir yang ada dan saat ini jumlah kendaraanpun semakin pesat. “Untuk itu perlu evaluasi lagi lah dalam hal ini. Intinya pendapatan dari sektor parkir masih sangat jauh,” tuturnya.

Politisi PKB itu mengansumsikan bila melihat kendaraan di Batam yang berjumlah 700.000. Seharusnya sudah bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) diangka Rp 60 miliar lebih per tahun.

Hal ini bukan tanpa sebab, bila melihat acuan perda parkir. Bila seluruh kendaraan parkir sekali saja dalam satu hari dengan tarif Rp 1.000. Meskipun satu kendaraan bisa parkir berkali-kali dengan tarif Rp 2.000.

“Kita pukul rata saja Rp 1.000 dikali 700.000 unit kendaraan, setahun bisa mencapai Rp 275 miliar. Ini hitungannya hanya satu kali parkir dengan biaya Rp 1.000 per kendaraan,” sebut Jefri.

Lalu bila dihitung setengahnya saja, sehari 350.000 unit kendaraan parkir dikali Rp 1.000, jumlahnya Rp 350 juta. “Bila diambil setengah lagi, berarti Rp 350 juta dikali 180 hari, hasilnya Rp 63 miliar,” sebutnya.

Ia menambahkan, yang menjadi pertanyaan sekarang, berapa jumlah pengeluaran gaji juru parkir. Bila dibulatkan 1.000 juru parkir digaji masing-masing Rp 3 juta total Rp 3 miliar atau Rp 36 miliar selama satu tahun. Rp 63 miliar dikurangi Rp 36 miliar, masih ada Rp 27 miliar.

Juru parkir mengatur parkir di kawasan bisnis Bumi Indah, Nagoya, Rabu (26/7). F. Yusuf Hidayat/Batam Pos

“Bukan seperti sekarang buat bayar juru parkir Rp 15 miliar. Tapi retribusi yang sudah masuk baru diangka Rp 2,39 miliar. Bayangkan berapa miliar kita lose (kehilangan-red) setiap tahunnya,” sebut Jefri.

Oleh karena itulah Pemko Batam harus serius menangani masalah parkir ini.

“Sektor paling besar tingkat kebocorannya adalah retribusi parkir. Makanya harus ada solusi. Kalau parkir berlangganan gagal, kita coba lagi. Begitu juga parkir online yang jadi wacana harus diterapkan,” tegasnya.

Apalagi sekarang zamannya teknologi sehingga untuk mengimplementasikan hal ini bukan suatu hal sulit bagi Pemko. Dengan sistem online atau berlangganan, pemko akan secara real time mendapatkan data pendapatan parkir, seluruh kinerja petugas parkir tercatat, sehingga insentif yang diberikan pun dapat lebih optimal.

“Sehingga potensi kita yang lose bisa diminimalisirkan,” jelasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Yusfa Hendri mengaku kecil kemungkinan parkir berlangganan bisa diterapkan tahun ini. Mengingat kerjasama dengan samsat Polda Kepri gagal. Kendati demikian, ia mengaku masih tetap berusaha semaksimal agar target pendapatan pada tahun angaran 2017 sebesar Rp 30 miliar bisa tercapai.

“Estimasi awal pendapatan retribusi parkir Kota Batam Rp 30 miliar, dengan perhitungan bisa menerapkan parkir berlangganan, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak bisa direalisasikan. Apakah nanti pakai pola lain, kita belum bisa pastikan,” tuturnya.

Selain itu lanjutnya, guna mengenjot target PAD Rp 30 miliar dari retribusi parkir. Beragam cara dilakukan seperti menabahan titik parkir. Dari 202 titik menjadi 635 titik.  (rng)

Respon Anda?

komentar