Rumah Nasri, penerima RTLH di Lingga yang tak selesai karena defisit anggaran tahun lalu. F. Dok Batam Pos

batampos.co.id -Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemprov Kepri, Naharuddin mengatakan untuk merampungkan program rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kepri, Pemprov Kepri masih membutuhkan anggaran sebesar Rp 69 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan pada 2017 dan 2018.

“Di tahun 2017 kita alokasikan sekitar Rp20 miliar. Sebesar Rp 13 miliar untuk Kabupaten Lingga dan Tanjungpinang,” ujar Naharuddin menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (30/7).

Menurut Nahar, anggaran yang dialokasikan tahun ini adalah untuk pembayaran kegiatan tahun lalu. Karena Lingga dan Tanjungpinang sudah menyelesaikannya. Sementara daerah-daerah lain masih belum rampung. Dijelaskan Nahar, program RTLH ini adalah merupakan kerjasama Kabupaten/Kota dengan Pemprov Kepri. Yakni, melalui sistem dana sharing.

“Sisa kebutuhan anggaran RTLH akan diselesaikan pada APBD Kepri 2018 nanti. Mudah-mudahan tidank ada kendala lagi sebelum tahun lalu,” papar Nahar.

Ditambahkan Nahar, kebutuhan bagi Lingga adalah untuk menyelesaikan dana tahap II bagi pembangunan 1.419 unit rumah. Akan tetapi, karena kondisi keuangan Pemprov sedang mengalami defisit, sehingga belum bisa dialokasikan dalam APBD Perubahan 2016 lalu. Karena alasan tersebutlan, pengalokasiannya ditunda tahun ini.

“Apa yang sudah menjadi kesepakatan dengan Kabupaten/Kota tentu kita selesaikan. Hanya saja pelaksanaanya tergantung pada kemampuan keuangan daerah,” tutup Nahar.

Sebelumnya, Sekretaris Bappeda Lingga, Said Ibrahim mengatakan program RTLH bersama Pemprov tersebut harusnya selesai pada tahun 2015 lalu. Tetapi terkendala dengan anggaran. Untuk RTLH sendiri terang Ibrahim Pemprov Kepri berhutang senilai Rp 7,662 Miliar. Sedangkan kepada pihak ketiga senilai Rp 6.109 Miliar dengan total mencapai Rp 13.771 Miliar kepada Pemkab Lingga.

“Provinsi ingkar janji dengan kegiatan pengentasan kemiskinan ini. Akibatnya 1.419 warga kami yang menerima RTLH juga ikut terlilit hutang. Kami berharap sangat di APBD P 2016 dianggarkan, tapi ternyata juga tidak ada. Kalau tahun depan juga tidak dianggarkan, artinya 3 tahun rumah masyarakat miskin terbengkalai,” paparnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar