batampos.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam merekomendasikan agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri melakukan audit investigasi terhadap keuangan dan kinerja RSUD Embung Fatimah Tahun Anggaran (TA) 2016.

Rekomendasi ini disampaikan Banggar DPRD Kota Batam saat menyampaikan hasil laporan Banggar atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Kota Batam TA 2016 sekaligus pengambilan keputusan, Senin (31/7).

Juru bicara Banggar DPRD Batam, Zainal Abidin mengatakan, pembahasan Banggar telah melakukan pembahasan berdasarkan LKPj Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2016. Juga hasil audit BPK Kepri terhadap pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2016.

“Pemko Batam tidak dapat menindaklanjuti temuan dari BPK. Makanya kami minta audit investigasi,” kata Zainal Abidin.

Terkait temuan BPK ini, akibat kinerja dari Inspektorat belum optimal. Sebab, sebagai OPD yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan internal dari Pemko Batam harusnya lebih proaaktif serta cepat merespon temuan dari BPK ini.

Adapun temuan BPK yang dimaksud ialah nilai saldo kas di bendahara pengeluaran RSUD embung fatimah per 31 Desember 2016 pada kas umum sebesar Rp 111 milar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, kelebihan belanja pada laporan realisasi anggaran dan operasional TA 2016, sebesar Rp 1,5 miliar dan terindikasi merugikan keuangan daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam. Foto: Wijaya Satria/ Batam Pos

Temuan lainnya, yakni mutasi kurang utang belanja sebesar Rp 1,1 miliar lebih dan mutasi mutasi tambah utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 8 miliar lebih tidak dapat diyakini sebagai nilai yang andal dan berindikasi kerugian daerah.

“Laporan pertanggungjawaban belanja RSUD embung fatimah tidak lengkap dan valid,” jelasnya.

Sebelumnya BPK merekomendasikan agar pengguna anggaran menarik dan menyetorkan kerugian daerah tersebut ke kas daerah. (rng)

Respon Anda?

komentar