Jumat, 29 Maret 2024

Jelang Pemilihan Legislatif 2019, Pemprov Gesa Bangun Rumah Sakit Jiwa

Berita Terkait

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya untuk melengkapi berbagai infrastruktur dibidang pembangunan kesehatan.

Lewat APBN 2017 ini, Provinsi Kepri mendapatkan anggaran Rp 5 miliar untuk pembangunan sarana Rumah Sakit Jiwa di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Tanjunguban, Bintan. Operasional pelayanan khusus kejiwaan tersebut ditargetkan pada 2018 mendatang atau sebelum Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

“23 September mendatang Kepri beranjak remaja. Karena sudah berumur 15 tahun. Tetapi belum dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung pembagunan daerah, seperti rumah sakit jiwa,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepri, Tjetjep Yudiana, Selasa (1/8) di Tanjungpinang.

Menurut Tjetjep, idealnya sebuah Provinsi adalah dilengkapi dengan rumah sakit khusus kejiwaan. Atas dasar itu, Pemprov Kepri sudah mengajukan kebutuhan tersebut kepada pemerintah pusat pada tahun lalu. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sangat merespon permohonan tersebut.

Dikatakannya, apa yang digesa Pemprov Kepri hari ini adalah demi menjamin kesetaraan kelayakan hidup bagi seluruh masyarakatnya. Karena depresi tidak bisa diatasi sepihak oleh para penderitanya, tapi harus dilakukan bersama-sama. Baik dari keluarga dan juga pemerintah. Seperti kata WHO, depresi itu perkara serius dan bukan sekedar ketawa belaka.

“Makanya kita mendapatkan suport dana untuk pembangunan fisiknya tahun ini. Kemudian infrastruktur pelengkap diupayakan pada 2018. Begitu juga dengan operasionalnya,” jelas Tjetjep.

Dijelaskan Tjetjep, untuk saat ini sifatnya masih dibawah kendali RSUP Bintan. Akan tetapi beberapa waktu ke depan, tetap diupayakan untuk menjadi rumah sakit yang mandiri. Karena untuk penangan persoalan kejiwaan sekarang ini, Kepri masih bergantung di Provinsi Riau. Dengan kondisi tersebut, persoalan rentang kendali menjadi salah satu faktor penghambat.

“Artinya jika masih dalam ruang lingkung Provinsi Kepri bisa dijangkau. RSUP Bintan bisa menjadi lokasi alternatif untuk melayani penyakit kejiwaan,” jelasnya lagi.

Masih kata Tjetjep, pembangunan ruang tersebut tak hanya satu-satunya upaya. Karena saat ini juga berjalan pelatihan fasilitas tenaga kesehatan jiwa. Pelatihan ini diberikan kepada 25 orang yang bakal menjadi tenaga kesehatan jiwa di RSUP Tanjunguban tersebut. Terdiri dari dokter dan perawat. Dan untuk sementara ini, pelayanan kesehatan gangguan jiwa hanya dapat dilayani oleh lima orang dokter melayani tujuh kabupaten/kota di Kepri.

Persebaran ke lima dokter spesialis jiwa ini pun tak merata. “Lima ini dua diantaranya berada di Tanjungpinang dan tiga lainnya di Batam. Kebijakan ini adalah sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir terjadinya gangguan kejiwaan,” paparnya.

Kondisi ini lantas membuat masyarakat Kepri sulit mendapatkan pengobatan jiwa. Berhubung jika harus dikirim ke Rumah Sakit Jiwa di Pekanbaru, yang mana merupakan satu-satunya alternatif pengobatan langsung. Pasien dari Kepri dibatasi. Dikarenakan kapasitas rumah sakit yang terbatas. Dan juga memprioritaskan masyarakat Pekanbaru sendiri. Untuk saat ini, 30 warga Kepri yang menderita gangguan jiwa berat, akhirnya mendapatkan di Pekanbaru. Namun sebagian lainnya, terpaksa harus dirawat di rumah.

“Namun kami pastikan, yang berat-berat ini harus bisa dirawat di RSJ. Kalau yang ringan, sementara waktu tak terlalu bermasalah jika dirawat jalan,” paparnya lagi.

Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai di RS Tanjunguban, lantas harus ditunggu warga Kepri hingga akhir tahun depan. Berhubung rumah sakit tersebut, diperkirakan baru dapat melayani di 2018 bulan-bulan akhir. Dikarenakan pada awal tahun, fasilitas kesehatan pendukung baru akan dilengkapi. Sehingga ruangan yang mampu menampung 20 pasien rawat inap, digunakan di penghujung 2018.

“Maka itu, imbauan kepada masyarakat untuk meminimalisir tekanan sehingga tidak menimbulkan stres,” terang Tjetjep

Selain itu, Tjetjep mengharapkan imbauannya diikuti dengan saran untuk memperbaiki komunikasi. Baik di rumah tangga maupun, lingkungan kerja. Meminimalisir tekanan terhadap pasangan, orang tua kepada anak. Dan juga kepada para atasan ke bawahannya, berlaku pula sebaliknya.

“Dan salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini, dengan menyelenggarakan senam sehat secara rutin di masing-masing kelurahan atau pun puskesmas. Karena senam sehat ini juga salah satu cara mengurangi stres,” tutup Tjetjep.(jpg)

Update