Walikota Batam, Muhammad Rudi. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi angkat bicara soal utang tiket perjalanan dinas anggota DPRD Batam sebanyak Rp 1 miliar yang tak terbayar. Ia menyebut Sekretaris Dewan (Sekwan) yang lama, Marzuki, adalah yang paling bertanggungjawab.

“Tak bisa diam saja. Pak Marzuki harus bertanggungjawab,” kata Rudi di kantornya, Selasa (1/8) siang.

Wajar Rudi menyebut Marzuki yang paling bertanggungjawab karena anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Batam 2016 tersebut sudah dicairkan, namun ternyata tak dibayarkan ke travel.

Rudi mengatakan, kasus ini menjadi catatan bagi Pemko Batam agar pengguna anggaran lebih berhati-hati lagi. Pasalanya, persoalan seperti ini sangat mudaj dideteksi dan bisa menimbulkan konsekwensi hukum.

“Nanti pasti ketahuan tersangkutnya di mana, uangnya kemana pasti ketahuan,” ucapnya.

Ia menyampaikan, di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam juga terus berbenah terkait pengelolaan keuangan. Kini ada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengelola keuangan secara non tunai, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Rencananya, September mendatang, seluruh OPD telah menerapkan sistem yang serupa.

“Apalagi sekarang non tunai pasti akan lebih baik, kita terus perbaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Batam Ardiwinata mengklaim, tak ada kasus serupa yang terjadi lingkungan Pemko Batam.

“Karena kita tak melibatkan pihak ketiga. Misal ada perjalanan dinas, dapat persetujuan langsung beli tiketnya ke penyedia jasa,” kata Ardi.

Terkait perjalanan dinas, ia mengatakan Pemko Batam tahun ini merampingkan anggarannya.

“Tak ada lagi perjalanan dinas dalam kota dan kalau ada keperluan perjalanan dinas pun harus ada dasarnya seperti undangan, yang pergi pun kita sesuaikan,” pungkasnya. (cr13)

Respon Anda?

komentar