batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menggelar tender dokumen lelang yang akan digunakan sebagai persyaratan bagi perusahaan yang berminat untuk mengelola air bersih di Batam setelah konsesi ATB akan berakhir pada 2020 nanti.
“Tahun 2018, kami akan membuka tender untuk konsultan lelang sebelum gelar tender untuk pengelolaan air bersih di Batam tahun 2019,” kata Deputi IV BP Batam, Robert Purba Sianipar, Sabtu (5/8).
Konsultan lelang yang memenangi tender ini akan segera menyusun dokumen lelang. Dokumen ini berisi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemenang lelang pengelolaan air bersih, seperti standar minimum yang harus dicapai dalam pendistribusian air tingkat kebocoran air dan lainnya. Untuk perusahaan asing, dokumen lelang ini akan mensyaratkan bagaimana regulasi kerjasama dengan perusahaan lokal.
Seperti yang diketahui bahwa Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mewajibkan perusahaan asing untuk menjalin kerjasama dengan mitra lokal jika ingin berinvestasi di Batam.
Sebelum lelang, BP Batam akan mempersiapkan tim evaluasi akhir kontrak kerja ATB. Tim tersebut terdiri dari BP Batam dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.” Dan selanjutnya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap ATB. Tim ini sudah mulai bergerak,” jelasnya lagi.
Di ujung kontrak, seluruh aset ATB yang diperkirakan telah mencapai Rp 1 triliun akan kembali ke BP Batam.
“Aset-aset tersebut antara lain pipa-pipa, jaringan pipa baru, Water Treatmant Plant (WTP), dan sarana lainnya akan kembali ke BP Batam,” tambah Robert.
Robert mengakui bahwa BP Batam tak bisa sepenuhnya mengelola air karena tupoksi utamanya adalah mempercepat investasi di Batam.
“Kontrol tetap di BP Batam dan pengelolaan air dan distribusinya dipercayakan kepada pihak swasta yang akan berperan seperti sebuah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Batam,” jelasnya.(leo)