batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri kembali merilis angka terbaru pertumbuhan ekonomi Kepri. Pada semester pertama tahun ini, ekonomi Kepri hanya tumbuh 1,52 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepri di urutan kedua provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah se-Indonesia.
“Kita nomor dua terendah se-Indonesia. Posisi terakhir diduduki Nusa Tenggara Barat,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Panusunan Siregar, Senin (7/8).
Panusunan mengatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut masih sangat jauh dari target Pemerintah Provinsi Kepri, yakni sebesar 5,58 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kata Panusunan, pertumbuhan ekonomi Kepri pada semester pertama tahun ini juga sangat jauh merosot.
“Tahun lalu mencapai 5,17 persen. Jadi ini sangat jauh menurun,” katanya.
Disebutkan, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kepri dari triwulan pertama tahun ini, ekonomi Kepri pada triwulan kedua tahun ini tumbuh sebesar 1,16 persen. Namun jika dibandingkan dengan triwulan pertama 2016, ekonomi Kepri pada triwulan kedua tahun ini tumbuh 1,04 persen.
“Dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang rendah pada triwilan kedua 2017 tersebut, maka ekonomi Kepri pada semester pertama tahun ini hanya tumbuh 1,52 persen,” katanya.
Panusunan merinci, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kepri ini secara umum disebabkan merosotnya sisi produksi dari tiga sektor. Antara lain industri pengolahan, sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 36,6 Persen. Tetapi malah mengalami konstraksi atau -0,33 persen.
Kemudian sektor industri menyumbang 17,70 persen. Dan sektor konstruksi tumbuh 4,33 persen. Tetapi untuk sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 14,36 persen justru mengalami kontraksi atau turun menjadi -5,47 persen.
Kalau PDRB dari sisi pengeluaran yang naik adalah untuk sektor investasi yang menyumbang 43,43 persen dan tumbuh sekitar 3,15 persen. Untuk konsumsi rumah tangga kontribusinya 40,56 persen dan tumbuh 6,72 persen. “Ini bisa saja karena keberhasilan pengendalian inflasi, sehingga daya beli masyarakat juga masih kuat,” katanya.
Sementara pengeluaran untuk konsumsi pemerintah yang menyumbang 4,02 persen justru mengalami kontraksi atau -6,18 persen. Jika dibandingkan, PDRB semester satu sekarang lebih rendah dari tahun lalu. “Apakah karena ada penghematan anggaran atau belum ada eksekusi anggaran. Padahal ini bisa menjadi stimulan,” katanya.
Pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan II disebabkan oleh kenaikan output produksi pada industri, kenaikan realisasi lifting minyak dan gas, pengaruh meningkatnya penumpang angkutan udara dan laut, serta dimulainya tahun ajaran baru.
Sementara perekonomian Kepri pada triwulan kedua tahun ini diukur berdasarkan PDRB yang mencapai Rp 56,20 triliun dan harga konstan (ADHK) mencapai Rp 40,94 triliun. Bila melihat semester I, PDRB sebesar Rp 55,267 triliun dan ADHK sebesar Rp 40,4 triliun.
“Dalam lingkup regional pada triwulan II-2017, PDRB Kepulauan Riau memberikan kontribusi sebesar 7,61 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera,” jelasnya.
Anggota komisi II DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan, mengatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi Kepri ini sudah pada titik terendah. Bahkan menurutnya, sudah sampai pada lampu merah.
“Ini sudah lampu merah. Harus ada upaya dari gubernur, wali kota, BP Batam, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi ini,” kata Onward, kemarin.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, pertumbuhan ekonomi yang melambat ini mengindikasikan ada pihak atau orang yang menyimpan uangnya. Ada anggaran tetapi tidak dibelanjakan.
“Tugas dari pemerintah bagaimana memancing konsumsi terjadi dan menggerakkan dunia usaha. Kalau dengan kondisi seperti ini, pengusaha juga tidak mau ambil risiko,” katanya.
Demikian halnya untuk annggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Gubernur bersama jajarannya harus bisa bergerak cepat. Proyek-proyek harus dilelang. Ini untuk pergerakan uang.
“Jangan ada proyek yang ditahan. Harusnya di awal tahun ini harus dikerjakan. Bukan malah seakan dibiarkan,” katanya.
Selain itu, hal yang sangat penting menurutnya adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang harus berpihak kepada dunia usaha. Misalkan Badan Pengusahaan (BP) Batam harus memberikan pelayanan maksimal supaya banyak investasi masuk.
“Bagaimana IPH supaya lancar dan banyak transaksi. Semua harus bekerja. Kalau tidak akan tamat riwayat Kepri ini,” katanya. (ian/rng)