batampos.co.id – Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman mengakui turunnya daya beli masyarakat akibat krisis global menyebabkan realisasi penerimaaan pajak daerah semester I 2017 tidak sesuai ekspetasi atau perencanaan yang telah disusun.
“Kita kan sama-sama merasakan dampak krisis global saat ini. Imbasnya pada sumber pendapatan daerah Batam,” kata Asman, Kamis (10/8).
Menurut dia, tidak tercapainya taget pajak daerah bukan berarti pemerintah atau legislatif memasang target yang terlalu tinggi. Bahkan, Asman menegaskan, target APBD murni 2017 telah sesuai perencanaan dan melihat kondisi Kota Batam saat itu.
“Misalnya BPHTB, ditargetkan Rp 342 miliar. Karena kami berkeyakinan BPHTB akan tumbuh. Apalagi proyek-proyek besar seperti One Residence, Aston Apartemen, Oxley berkelas internasional masuk ke Batam, keyakinan kami bisa naikan BPHTB,” ucapnya.
Namun seiring waktu, masuknya pengembang berskala internasional tersebut tidak berbanding lurus terhadap pajak BPHTB. Ditambah lagi terjadinya krisis global yang menyebabkan daya beli masyarakat Batam pada umumnya turun dan semakin berkurang.
“Sebagai mitra kerja Dispenda kita juga tidak mau mengambil resiko yang terlalu tinggi. Dengan menargetkan BPHTB yang dirasa tak mungkin tercapai,” tegasnya.
Ditambahkan Asman, mengetahui target Rp 342 miliar ini tidak akan tercapai, makanya Pemko Batam menurunkan menjadi Rp 250 miliar. Namun dengan dalih-dalih Izin Pengalihan Lahan (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam bisa berjalan lancar.
“Turunnya cukup signifikan. Kita meminta agar dispenda harus jemput bola ke BP Bata. Berapa berkas IPH yang masuk harus segera keluarkan,” tegasnya.
“Kalau ini tak dilakukan, bukan tak mungkin Rp 250 miliar tercapai,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Sallon Simatupang mengatakan, hampir semua pajak dan retribusi daerah pada semester I tahun 2017 tidak sesuai target. “Pendapatan daerah semuanya turun, Rp 69 miliar APBD 2017 berkurang,” kata Sallon.
Senada dengan Asman, ia mengaku iombas dari krisis global yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Batam semester I yang hanya 2,02 persen. “Jadi bukan BPHTB saja, semua sektor pajak dan retribusi daerah tidak sesuai perencanaan,” tuturnya. (rng)