Pengusaha Setuju Usulan Penundaan Pajak

batampos.co.id – Usulan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Ahmad Makruf Maulana, terkait penundaan kenaikan pajak daerah dan penurunan sewa tempat usaha ditanggapi beragam. Pemko Batam mengaku mendukung, sementara Badan Pengusahaan (BP) Batam keberatan.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah, menyebutkan menunda kenaikan beberapa pajak daerah bisa saja dilakukan. Namun untuk mengubah persentase kenaikan harus melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau mengubah angkanya berararti harus mengubah Perda,” kata Raja, Jumat (11/8) siang.

Ia mengatakan, tarif baru pajak daerah memang belum diberlakukan. Sebab saat ini masih menunggu keputusan dari Gubernur Kepri. Sehingga jika harus ditunda, maka hal tersebut bisa saja dilakukan.

Kalaupun sudah mendapat persetujuan dari Gubernur, lanjut Raja, pihaknya masih harus melakukan sosialisasi. Sehingga tarif baru pajak daerah tidak bisa serta merta diberlakukan.

Namun menurutnya, kenaikan pajak daerah sebenarnya sudah melalui mekanisme. Misalnya mendengarkan masukan dari para pelaku usaha. “Dulu kita lalui mekanisme ini juga,” tambahnya.

Seperti diketahui, melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pemko Batam menaikkan sejumlah tarif pajak. Antara lain pajak hiburan, parkir, hingga reklame.

Sektor pajak hiburan yang terdiri dari diskotek, kelab malam, panti pijat, spa, dan sejenisnya mengalami kenaikan dari 15 persen menjadi 35 persen. Sementara permainan ketangkasan atau gelanggang permainan yang semula tunggal 15 persen, kini dibagi dua. Khusus ketangkasan dewasa naik menjadi 50 persen sedangkan untuk anak-anak tetap 15 persen. Di dalamnya juga diatur pajak pacuan kuda dan balap kendaraan bermotor yang semula 10 persen naik menjadi 20 persen.

Pajak reklame juga naik. Kenaikan dibagi dalam dua kategori, jika reklame non rokok dan non alkohol naik dari 15 persen jadi 20 persen. Sementara, reklame rokok dan alkohol dari 15 persen jadi 25 persen. Sedangkan pajak parkir dari 20 persen menjadi 25 persen.

Sekretaris BP2RD Batam, Zulkifli Aman, mengatakan jika merujuk pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kenaikan ini masih rendah jika dibanding batas maksimal dalam undang-undang tersebut yakni 75 persen.

“Dalam revisi ada yang turun juga, pajak kesenian rakyat turun dari 15 persen jadi 2 persen,” katanya.

Berbeda dengan Pemko Batam, BP Batam mengaku kesulitan menurunkan tarif sewa tempat usaha. Penyebabnya adalah karena BP Batam hanya menerapkan tarif yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kalau kita kan mengikuti aturan tarif yang sudah ada di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) saja,” ujar Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Jumat (11/8).

Ia kemudian mengatakan untuk menurunkan tarif, BP Batam harus berdiskusi dulu dengan Dewan Kawasan dan itu membutuhkan waktu yang lama. “Kalau bikin tarif di bawah PMK secara sepihak, nanti kami dianggap merugikan negara. Itu sudah pidana,” katanya lagi.

Selama ini, BP Batam memang menetapkan tarif berdasarkan PMK. Karena pada dasarnya aset-aset yang dimiliki BP Batam seperti bandara, pelabuhan dan lainnya merupakan aset milik Kementerian Keuangan. Sehingga tidak heran tarif sewa dan jasa di bandara dan pelabuhan mengikuti PMK. “Dalam hal ini, kami hanyalah operator yang menjalankan saja,” pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Kota Batam Hendra Asman menegaskan, kenaikan pajak daerah sebenarnya sudah melalui pembahasan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Kita sudah konsultasi ke beberapa pihak. Dan memang sudah disepakati di angka 35 persen,” kata Asman, Jumat (11/8).

Menurut Asman, kenaikan pajak hiburan ini bukan tanpa sebab. Ia menilai banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang, jika Pemko Batam masih menerapkan angka 20 persen. Bahkan, ia mengakui angka 35 ini jauh berkurang dari usulan-usulan anggota komisi II yang mencapai 50 persen.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Batam, Sukaryo, melihat filosofi hiburan adalah orang-orang yang berlebihan secara finansial. “Beda cerita dengan pajak yang memang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Kalau itu bisa kita pertimbangkan,” kata Sukaryo.

Soal anggapan banyaknya perusahaan yang tutup karena pajak naik, ia melihat hal itu keliru. Dia melihat tutupnya perusahaan lebih karena dampak keleseuan ekonomi global. “Bukan masalah pajak dinaikan terus perusahaan gulung tikar. Ini murni kelesuan ekonomi,” tuturnya.

Pengusaha Mendukung

Usulan Kadin tersebut tentu disambut baik para pelaku usaha. Mereka mengaku mendukung usulan tersebut karena akan meringankan beban pengusaha di tengah lesunya usaha di Batam saat ini.

Pemilik Reborn Massage & Reflexology Batam, Iwan, mengatakan usulan Kadin Kepri itu sangat sinkron dengan keadaan perekonomian saat ini. “Karena kalau pajak naik, kami bisa kehilangan pelanggan. Pajak kan dibebankan ke konsumen,” ujar Iwan, saat ditemui di tempat usahanya yang berada di Komplek Ruko Nagoya Hill, Jumat (11/8).

Senada dengan Iwan, pemilik Bambu Spa Batam, Tina, juga mendukung usulan Kadin Kepri. “Kami itu udah dalam posisi teriak sekarang. Pikiran udah yang kayak putus asa saja. Karena gak tahu mau lewat jalan apa untuk meningkatkan usaha. Harapan kami ini kan di konsumen,” ungkapnya.

Tina berpendapat, pemerintah salah menempatkan spa masuk dalam sektor hiburan yang harus dikenakan pajak tinggi. “Dari 15 persen ke 35 persen itu tinggi sekali,” jelas Tina.

Sementara Ketua Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) DPD Kepri, Poenny, kegiatan spa berkaitan dengan perawatan yang menyangkut ke kesehatan serta teknik memijat yang membutuhkan keahlian khusus yang mengarah ke pendidikan. “Seharunya spa masuk dalam kategori kesehatan atau pendidikan,” sebutnya.

Terkait perencanaan kenaikan pajak ini juga, ia mengaku pihaknya sedang dalam proses perencanaan untuk terbebas dari pajak hiburan ini. “Belum bisa kami sampaikan sekarang, tapi intinya kami berharap pajak spa ini tidak naik,” katanya.

Sedangkan Ketua Harian Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam, Jalurman Tarigan, mengatakan pihaknya telah lama menerapkan diskon untuk menarik konsumen.

“Jauh sebelum bicara ini, kami pelaku pariwisata, khususnya hotel, telah berbuat. Untuk diketahui, kalau masuk ke hotel-hotel ada paket Pay Expence atau bayar dimuka itu diskonnya sampai 70 persen,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pihaknya tak tinggal diam dengan keadaan ekonomi sekarang. Untuk tetap bertahan berbagai cara telah dilakukan. “Setiap hotel punya cara masing-masing,” ucapnya.

Terkait tawaran Kadin Kepri menurunan nilai sewa atau diskon dilakukan minimal setahun ke depan, pihaknya menilai penerapannya akan dilakukan tergantung kondisi pasar.

 

*Insentif Tak Diterapkan
Pemerintah sebenarnya telah memberikan banyak insentif bagi pengusaha di Batam melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Tapi hingga kini, peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan.

Dalam pasal 41 dan 43, kawasan industri (KI) mengatur tentang keringanan dan pengurangan berbagai biaya. Tapi semenjak PP dikeluarkan, kawasan industri di Kepri belum menikmati manisnya kebijakan Presiden Jokowi itu. “Belum ada sama sekali,” kata Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri Kepri Tjaw Hioeng, Jumat (11/8).

PP tersebut belum berlaku karena berbenturan dengan aturan lain. Misalnya dengan UU Lingkungan, dimana KI harus terlebih dahulu mengantongi izin lingkungan. Tak hanya itu saja, PP 142 juga berbenturan dengan peraturan retribusi daerah.

“Kami inginnya, pemerintah sinkronkan peraturan ini. Agar para investor berusaha dengan tenang, dan tidak bingung dengan peraturan yang tak sinkron ini,” tuturnya.

Pada pasal 41 PP 142 juga disebutkan, KI dan perusahaan industri di dalam KI diberikan insentif perpajakan. Dalam hal pemberian insentif perpajakan terdapat perubahan pengelompokan Wilayah Pengembangan Industri (WPI), diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan menteri.
Lalu di pasal 43 disebutkan perusahaan KI dan perusahaan industri di dalam KI dapat diberikan insentif daerah. Ketentuan mengenai pengaturan insentif daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayung mencontohkan dalam bidang perpajakan saja, KI atau perusahaan yang berada di KI mendapatkan keringanan atau pengurangan akan pajak dan retribusi daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak penerangan. Namun hingga kini pemerintah daerah belum memberikan hal itu, karena alasan terbatasnya anggaran.

“Hingga kini belum ada harmonisasi peraturan yang dikeluarkan itu,” tuturnya. (ska)

 

 

Respon Anda?

komentar