batampos.co.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang, Hendri mengatakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) akan melakukan evaluasi tarif air Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Tanjungpinang pada Oktober mendatang. Menurut Hendri, jika memang memungkin nilainya akan diturunkan.
“Struktur UPTD SPAM memang sudah terbentuk, hanya saja belum dilantik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah dilakukan pengukuhannya,” ujar Hendri menjawab pertanyaan Batam Pos, Minggu (13/8) di Tanjungpinang.
Menurut Hendri, UPTD SPAM bukan hanya bertanggungjawab pada proses pengelolan SWRO nantinya. Akan tetapi, mereka juga bertanggungjawab untuk menghandle SPAM Senggarang dan Kampung Bugis. Dikatakan Hendri, meskipun belum dilantik, tetapi personel yang terbentuk sekarang ini sudah terlibat dalam pelatihan bersama petugas pendamping yang dipersiapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
Ditanya mengenai adanya wacana, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah yang ingin melakukan evaluasi tarif air SWRO. Lantaran dinilai masih tinggi dibandingkan dengan harga hasil produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PADM). Mengenai hal itu, Hendri membenarkan adanya wacana tersebut. Dijelaskannya, besar kemungkin dilakukan evaluasi pada Oktober mendatang.
“Nanti setelah UPTD mulai bekerja secara resmi, tentu akan melakukan evaluasi-evaluasi. Terutama masalah tarif, sehingga jika memang harganya masih tinggi. Penurunan tarif tersebut terjadi, apbila biaya operasional tertutupi dan ada keuntungan dari harga sementara sekarang ini,” papar Hendri.
Terpisah, Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan pihaknya banyak mendapatkan laporan dari masyarakat yang menjadi jalur distribusi air SWRO. Yakni mengenai kerusakan-kerusakan pipa. Menurut Rudy, pihaknya mengharapkan Dinas Pekerjaan Umum, Pemprov Kepri juga memberikan respon. Karena memang, persoalan ini tidak bisa dilepas begitu saja.
“Kerusakaan pada sejumlah pipa tentu menjadi persoalan. Karena dikhawatirkan bisa menyebabkan air terbuang, jika operasional SWRO dipaksakan tanpa diperbaiki,” ujar Rudy Chua.
Legislator daerah pemilihan, Tanjugpinang tersebut juga mengatakan, sekarang ini ada operator SWRO yang dihaier oleh Kemenpupera. Untuk memudahkan lagi dalam pengelolan SWRO, sebaiknya UPTD bisa bekerjasama sementara waktu dengan mereka. Artinya pendampingan tersebut bisa berlanjut, sampai kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) teruji.
“Memang harus sedikit berkorban untuk sesuatu yang lebih baik. Saya pikir, langkah ini lebih baik dan bisa menghindari resiko yang tidak diinginkan,” jelas politisi Partai Hanura tersebut.
Ditanya mengenai persoalan tarif air SWRO. Mengenai hal itu, Rudy Chua mengatakan hal itu sudah tidak persoalan. Apalagi sudah dilakukan sosialisasi beberapa kali kepada masyarakat. Dikatakannya, kenapa Kemenpupera menggratiskan operasional selama satu bulan adalah untuk mengukur tingkat penggunaan air disetiap rumah tangga.
“Dengan begitu, masyarakat juga bisa membandingi. Apakah lebih hemat dengan SWRO atau menggunakan pelayanan air tangki yang tidak jelas diambil dari mana,”tutup Rudy.
Seperti diketahui, harga tarif SWRO adalah Rp19.500 permeter kubik atau bisa membeli lima tandon air bersih ukuran 1.000 liter. Sedangkan ukuran yang sama, di penjual air tangki adalah berkisar Rp70 ribu per 1.000 liter. Sementara tarif air konvensional yang saat ini dinikmati masyarakat Tanjungpinang hanya Rp2.600 permeter kubik.(jpg)