batampos.co.id – Pemerintaah desa diminta untuk serius dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini mesti dilakukan agar anggaran yang dikucurkan baik itu melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu tepat sasaran.
Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Ody Karyadi mengatakan, pengelolaan keuangan desa tersebut langsung dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara menggandeng inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengawasan pengelolaa desa serta pemerintah daerah. “Bahkan saat ini kerjasama tersebut tingggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dan Permendagri,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.
Dikatakannya jika pengawasan tersebut sejatinya bukan hanya kepada pemerintah desa saja tapi pemerintah daerah juga tetap diawasi. Merealisasikan hal itu lanjut Ody, pada tahun 2018, inspektorat dari sisi anggaran dikuatkan, bahkan pemerintah daerah diminta untuk benar-benar membantu dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) , anggaran dengan pembinaan yang dilakukan langsung oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri). “Saat ini PP yang akan mengatur hal itu sedang di godok di pusat,” paparnya.
Untuk itu tambah Ody, perlu kiranya keseriusan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan sejak dari perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Ody juga menyesalkan sejumlah desa yang tidak memiliki data aset desa. Padahal pendataan aset itu sangat penting, yang menjadi pertanyaan jika hal ini berlarut-larut kemana dana tersebut dibelanjakan. “Anambas saat ini menjadi satu-satunya daerah yang belum menggunakan Sistem Kuangan desa (Simkeudesa)”sesalnya.
Bahkan saat ini terdapat surat kiriman KPK yang intinya mengarahkan desa untuk menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuannya. “Saya juga meminta kepada camat untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan keuangan desa, ” tutupnya. (sya)

Respon Anda?

komentar