Selasa, 19 Maret 2024

Dewan Soroti Realisasi Proyek

Berita Terkait

Pekerja mengikat besi yang digunakan untuk rangka drainase di proyek jalan senilai Rp 3,4 M, di Jalan Mekar Sari Lome, Kecamatan Toapaya. F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Bintan menyoroti lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur di kuartal kedua. Karena itu, dewan akan melakukan dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera) Kabupaten Bintan dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Bintan, akhir Agustus ini.

Anggota Komisi II DPRD Bintan, Umar Ali Rangkuti kepada Batam Pos,
Selasa (15/8) kemarin mengatakan, terdapat beberapa pembangunan fisik
belum dikerjakan. Sebabnya karena persoalan surat hibah lahan yang
belum jelas.

Maka itu, ia meminta dinas yang bertanggungjawab dengan proyek fisik,
baik Dinas PUPera maupun Dinas Perkim harus menyelesaikan persoalan di
lapangan. Jangan setelah mulai dibangun, justru akan menimbulkan
persoalan.

“Kalau tidak bisa terealisasi di APBD murni, geserkan saja di APBD
Perubahan mengingat pembahasan APBD Perubahan makin dekat,” kata Umar.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta agar pemerintah tidak memaksakan
proyek yang bermasalah. Jika ada kendala yang tidak selesai tahun ini, sarannya agar sebaiknya proyek tersebut ditunda. “Jangan sampai ditemukan proyek mangkrak apalagi dikomplain masyarakat,” tukasnya.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M Irzan
kepada Batam Pos, menjelaskan, setelah dilelang, proyek di Dinas
PUPera langsung dikerjakan. Di PUPera Bintan ia menyebut, serapan
anggaran berkisar 40 hingga 50 persen dengan realisasi fisik sekitar 30 hingga 40 persen dan keuangan sekitar 15 hingga 20 persen.

“Rendahnya serapan keuangan, karena banyak (kontraktor) yang belum
mengambil uang muka,” jelasnya.

Irzan optimis, jika beberapa proyek di Bintan itu akan selesai 4
hingga 5 bulan mendatang. “Bulan Desember rampung,” tegasnya.
Dijelaskannya, beberapa proyek itu meliputi jalan yang dibiayai dengan
anggaran sekitar Rp 49 miliar, kemudian pembangunan jembatan dan
pengairan di beberapa kecamatan. “Pengairan ini perbaikan drainase di
beberapa kecamatan yang rawan banjir,” tukasnya. (cr21)

Update