batampos.co.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri keberatan dengan rencana pemerintah pusat yang akan mengganti status Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ), jadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pasalnya, fasilitas bebas di dalam FTZ mencakup hampir seluruh kawasan Batam, sedangkan KEK hanya diterapkan di beberapa kawasan tertentu. Tak hanya itu, dari 11 wilayah di Indonesia yang menerapkan KEK, belum satupun yang dinilai berhasil.

“Sehingga, pengusaha menilai penerapan KEK suatu langkah mundur,” ujar Ketua Apindo Kepri Cahya, Kamis (17/8).

Selama ini, kata Cahya, Batam terbukti sudah pernah booming dengan status FTZ. Sehingga, jika KEK diterapkan di Batam, nasibnya diprediksi tak akan jauh berbeda dengan beberapa wilayah lain di Indonesia yang belum berhasil tersebut.

“Batam bisa seperti hari ini juga karena FTZ,” imbuhnya.

Menurut Cahya, dengan sebaran industri atau pabrik-pabrik yang berpencar di berbagai wilayah di Batam saat ini, cukup sulit untuk menyatukan atau memindahkannya ke dalam satu kawasan khusus berfasilitas KEK. Pasalnya, untuk memindahkan industri-industri tersebut butuh biaya sangat besar.

“Mungkin butuh biaya Rp 20-30 triliun untuk memindahkannya,” sebutnya.

Jumlah itu, kata Cahya, bukan tanpa perhitungan. Kalangan pengusaha menyebut, saat ini hanya sekitar 40 persen pabrik-pabrik yang berada di dalam kawasan industri. Sedangkan 60 persen sisanya atau mayoritas masih berada di luar kawasan industri.

“Siapa yang mau menanggung dana sebesar itu? Lagi pula, tidak mungkin pabrik-pabrik disuruh berhenti produksi untuk pindahan. Itu sesuatu yang mustahil,” ujarnya.

Karena itu, sambung Cahya, kalangan pengusaha lebih sepakat jika pemerintah pusat mempertahankan fasilitas FTZ di Batam. Karena, FTZ dinilai sudah terbukti mengantarkan Batam menjadi salah satu kawasan industri yang sukses.

“Status ini juga sudah lama kami perjuangkan, kalau sekarang tiba-tiba mau dicabut, tentu kami sangat menyayangkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Cahya juga menyitir regulasi berupa Undang-undang tentang pemberlakuan FTZ, yang menyebut KPBPB berlaku selama 70 tahun sejak ditetapkan.

“Sekarang baru berjalan berapa tahun kok sudah mau diganti?” katanya.

Menurut Cahya, jika pemerintah pusat menilai fasilitas FTZ di Batam kurang menarik untuk mendatangkan investor, mestinya dibuat formula yang lebih menggairahkan. Ia mencontohkan, pemberian insentif tertentu dan mengubah namanya menjadi FTZ Plus. Namun, tak perlu mengganti status FTZ tersebut dengan KEK. Pasalnya, jika diberlakukan KEK, konsekuensinya industri yang berada di luar KEK akan dikenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Atas Barang Mewah (PPNBM), dan cukai.

“Hilanglah keistimewaan Batam,” Cahya menyayangkan.

Ketua Apindo juga mengatakan jika selama ini pengusaha mengerti ada dua penguasa di Batam yang kewenangannya kadang tumpang tindih. Menurut Cahya, hal itulah yang mestinya dibereskan oleh pemerintah pusat. Nantinya, siapapun yang ditunjuk untuk berkuasa, kalangan pengusaha menyatakan tak jadi masalah.

“Kami terserah saja, asal FTZ tidak dihilangkan. Jangan karena pembagian kewenangan ini kemudian FTZ dikorbankan,” ia mengingatkan.

Sebelumnya, di tempat terpisah Praktisi dan Pengamat Hukum Batam, Ampuan Situmeang juga menyayangkan jika pemerintah pusat hendak mengganti fasilitas FTZ di Batam dengan KEK. Pasalnya, penerapan FTZ di Batam selama ini dinilai belum maksimal.

“FTZ saja belum dijalankan murni, ini sudah mau diubah jadi KEK,” kata Ampuan, belum lama ini.

Sejumlah pekerja sedang melakukan bongkar muat di pelabuhan Batuampar, Jumat (7/7). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Ampuan mencontohkan, di dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi undang-undang, tak ada yang menyebutkan Badan Pengusahaan (BP) punya kuasa untuk mengatur lahan. Seperti, BP Batam yang punya kuasa terhadap Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Batam.

“Di manapun di Indonesia ini, baik di Sabang atau Karimun (yang menerapkan KPBPB), BP itu (tugasnya) mengatur lalu lintas barang dari dan ke, serta di dalam kawasan agar bebas PPN, PPNBM, dan cukai. Maka barang yang masuk (ke kawasan FTZ) belum disebut impor, barang yang keluar belum disebut ekspor,” jelas Ampuan.

Meski KPBPB belum dijalankan murni, namun menurut Ampuan fasilitas tersebut masih lebih baik ketimbang harus beralih jadi KEK.

“Batam ini dibangun oleh pengusaha, bukan Otorita (BP Batam), Batam ini swasta yang bangun. Regulasinya yang ada (dari pemerintah). Tapi malah kadang (oknum) pemerintah yang menghambat, karena harus disogok atau diberi apa,” ujar dia. (rna)

Respon Anda?

komentar