batampos.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri diam-diam meminta pendapat sejumlah pakar hukum di Indonesia. Yakni terkait perananan Badan Pengusahaan (BP) Batam, karena terjadinya indikasi pelanggaran administrasi pemerintahan. Atas dasar itu, Kadin Kepri berencana untuk melaku uji materi dasar hukum pembentukan BP Batam ke Mangkah Konstitusi (MK).

“Terkait rencana uji materi ini, pihak Kadin Kepri sudah menyurati langsung Presiden Jokowi. Selain itu juga sudah meminta petunjuk dari sejumlah pakar hukum yang ada di negara ini,” ujar salah satu sumber di internal Pemprov Kepri, Kamis (17/8) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Disebutkannya, berdasarkan surat resmi Kadin ke Presiden, adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2000 sebagai diubah dalam UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dalam pasal 1 dibunyikan, Dewan Kawasan membentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dijelaskannya, dalam peraturan tersebut ditegaskan Badan Pengusahaan yang dibentuk bertanggungjawab ke Dewan Kawasan. Pertimbangan lainnya adalah PP Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengelola keuangan pada BP Kawasan. Bahwa BP Batam adalah lembaga/instasi Pemerintah Pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan. Dikatakannya juga, didalam surat Kadin tersebut juga menguraikan, hadirnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tercantum bahwa, fungsi pemerintahan dalam lingkup eksekutif harus berpijak pada UU.

“Dari penjabaran peraturan yang sudah ada, BP Batam adalah lembaga/instansi yang diwajibkan untuk mematuhi peraturan UU yang ada. Artinya, bukan peraturan yang dikeluarkan melalui Peraturan Kepala (Perka),” paparnya.

Ditambahkannya, apa yang menjadi kesimpulan pihak Kadin dalam surat tersebut adalah BP Batam dinilai telah melakukan pembangkangan terhadap perintah atasan. Dengan dalih tersebutlah, Kadin Kepri berencana melakukan uji materi. Tujuannya adalah terwujudnya penyelenggaraan administrasi dan pelayanan pemerintahan yang baik.

“Sejauh ini Kadin sudah meminta telaah hukum dari pakar hukum, Laica Marzuki, dan Ryas Rasyid. Sekarang ini Biro Hukum Pemprov Kepri juga sedang melakukan telaah atas keinginan Kadin Kepri ini,” tutupnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan kurang sepakat, apabila kehadiran BP Batam dibubarkan. Menurutnya, BP Batam sejauh ini masih memiliki peran yang krusial bagi pengembangan Kota Batam. Dijelaskannya, polemik-polemik yang terjadi sekarang ini bisa diselesaikan. Seperti pepatah, kata Jumaga, jangan karena nyamuk kelambu yang dibakar.

“BP Batam dibentuk berdasarkan UU. Mereka sudah memberikan yang peran yang baik, karena majunya Batam tidak lepas dari kreativitas BP Batam tentunya,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.(jpg)

Respon Anda?

komentar