batampos.co.id – Perlambatan ekonomi menyebabkan Non Performing Loan (NPL) atau tingkat kredit bermasalah perbankan di Kepri naik menjadi 2,70 persen pada triwulan kedua 2017. Sebelumnya, tingkat NPL masih stabil pada angka 1,91 persen.

“Meskipun meningkat, tingkat NPL tersebut masih pada batas aman sebesar 5 persen,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, Kamis (17/1).

Selain penguatan NPL, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami penguatan. DPK menguat 6,83 persen (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang hanya 5,26 persen (yoy). Penguatan DPK khususnya pada jenis giro dan tabungan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa di tengah surplus pendapatan pada Lebaran lalu, masyarakat cenderung menghemat pengeluaran belanja dan menahan dana di perbankan. “Tujuan penahanan dana adalah untuk mengantisipasi kondisi perlambatan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan,” kata Gusti.

Kondisi perlambatan ini juga menyebabkan Loan to Deposit Ration (LDR) atau kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya menurun. Berdasarkan data yang dihimpun BI Kepri, maka LDR turun dari 77,93 persen pada triwulan pertama menjadi 76,68 persen pada triwulan kedua.

Imbasnya adalah kredit bank umum tumbuh melambat 3,33 persen dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 5,26 persen. “Perlambatan dicatatkan di semua jenis kredit yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi,” ungkapnya.

Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kondisi NPL jauh lebih buruk. Jumlah kredit bermasalah di BPR meningkat. Pada posisi Juni 2017 tingkat kredit macet sebesar 6,37 persen melewati batas aman yang ditentukan sebesar 5 persen.

“Begitu juga LDR turun dari 91,31 persen jadi 91,23 persen,” terang Gusti lagi.

Begitu juga dengan total pengajuan kredit. BPR mengalami perlambatan dari 11,57 persen pada triwulan pertama menjadi 10,20 persen pada triwulan kedua. Pelemahan terjadi pada seluruh kategori penggunaan kredit yaitu kredit konsumsi, modal kerja, dan investasi.

Terpisah, Kepala Perhimpunan Bank Swasta (Perbanas) Kepri, Daniel Samzon, menilai meningkatnya NPL terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat akibat ekonomi lesu dan ketiadaan lapangan pekerjaan

“Banyak rumah dijual bahkan banyak yang masih menyicil rumah malah kabur pulang kampung karena tak bisa bayar cicilan,” jelasnya lagi.

Fenomena ini tentu mengganggu kinerja perbankan secara umum. Ketika rumah kredit ditinggal pergi pemiliknya, maka bank akan mengalami kesulitan dalam melelangnya karena daya beli masyarakat tengah menurun. “Belum lagi ada hambatan dalam pelayanan Izin Peralihan Hak (IPH),” ungkapnya.

Karena lambannya proses penerbitan IPH, maka perbankan memberikan solusi untuk melakukan proses akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menerbitkan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebelum penandangatangan Akta Jual Beli (AJB). PPJB berfungsi sebagai pengganti IPH, namun fungsinya tidak mengikat secara hukum.

“PPHB belum punya kekuatan hukum. Sehingga ada apa-apa bakalan susah, sangat beresiko meskipun rekeningnya sudah ditahan,” imbuhnya.

Ilustrasi

Sedangkan penurunan tingkat pengajuan kredit memang benar adanya. Saat ini bank-bank konvensional bersikap konservatif dalam mengeluarkan kredit, begitu juga dengan masyarakat yang juga ikut-ikutan menahan diri untuk mengajukan kredit.

“Kalau bicara mengenai perusahaan, pengusaha mana yang sekarang berani ekspansi. Pengusaha sekarang sangat berhati-hati. Mereka saat ini hanya berpikir bagaimana cara melunasi kredit,” katanya lagi.

Saat ini, pola pikir pengusaha lebih tertuju bagaimana caranya bisa bertahan dan tetap eksis daripada mengajukan kredit yang akan menjadi beban baru perusahaan. Sehingga tingkat kredit modal kerja menurun drastis. “Untuk ekspansi sendiri juga gak bisa. Karena ekspansi butuh banyak biaya. Jadi pengusaha pun harus ngerem,” imbuhnya.

Sedangkan pada masyarakat, perilaku ekonomi berubah secara drastis. Sikap konservatif dan menahan keinginan dipilih mengingat gaji yang tak kunjung naik. “Masyarakat lebih memilih untuk menahan keinginan membeli sesuatu secara kredit,” jelasnya.

Sebenarnya tingkat perputaran kredit konsumsi cenderung meningkat, tetapi peningkatannya bukan berdasarkan tingkat pengajuan kredit baru. Contohnya masyarakat yang telah mengikat perjanjian KPR sekarang mulai mencari informasi mengenai perbankan yang memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah atau bisa dikatakan masyarakat mencari produk alternatif yang tepat sesuai kebutuhannya.

Setelah mendapat perbankan yang tepat dengan suku bunga rendah seperti yang diinginkan, masyarakat memindahkan uangnya ke bank tersebut. “Memang meningkat, tetapi itu seperti seolah-olah meningkat, padahal tingkat pengajuan kredit baru menurun,” ungkapnya.

Kondisi ekonomi lesu juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hal itu tercermin dari pola konsumsinya. Menjelang datangnya Lebaran lalu, misalnya, tingkat konsumsi masyarakat meningkat drastis. Namun karena tahun ini masih bergelut dengan kesulitan ekonomi, masyarakat pun mulai mendamba produk alternatif yang lebih murah.

“Contohnya jika dulu sarapan pagi di kafe, karena ekonomi lesu, sekarang hanya bawa bekal dari rumah. Jika dulu bisa smartphone mahal, sekarang lebih memilih smartphone murah atau malah KW. Jika dulu belanja di supermarket sekarang memilih belanja di minimarket serba Rp 8 ribu,” ungkapnya. (leo)

Respon Anda?

komentar